nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Di Mata Sosiolog Australia, Jakarta Itu Kacau!

Aisyah, Jurnalis · Selasa 17 Desember 2013 12:59 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2013 12 17 157 913423 Omymn6WqSz.jpg Ian Douglas Wilson (Foto: Aisyah/Okezone)

JAKARTA - Keadaan masyarakat Jakarta yang terus menerus mengalami penindasan dari para pejabat menarik perhatian pakar sosiologi asal Australia, Ian Douglas Wilson. Lulusan Doctor dari Universitas Murdoch Australia itu melihat kota Jakarta sudah puluhan tahun dibentuk oleh adanya relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat.

 

Ian menemukan, pragmatisme masyarakat yang menjadi penghalang dan penghambat pembangunan kota masih terus ada hingga pemerintahaan Jakarta saat ini.

 

“Perencanaan Kota Jakarta itu kacau. Kenapa mal banyak sekali, jalan tol banyak sekali, perumahan elit, hotel, pelayanan ada. Infrastruktur untuk masyarakat banyak tidak diprioritaskan. Perencanaan kota Jakarta yang kacau mencerminkan relasi kekuasaan. Dalam arti perencanaan kota Jakarta sangat ditentukan oleh kepentingan tertentu seperti para developer,” kata Wilson saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (16/12/2013).

 

Pria kelahiran Perth 44 silam itu mendalami penelitian mengenai keadaan sosial politik Indonesia di antaranya premanisme, organisasi kriminal, kekerasan korupsi, dan politik. Menurutnya, sangat jelas terlihat sekali dominasi kekuasaan yang membentuk kota Jakarta. Dari segi pemerintahan, kata Ian, pembangunan Kota Jakarta tidak pernah diprioritaskan perumahan sosial yang layak untuk masyarakat banyak karena secara infrastruktur sebagian besar untuk melayani kepentingan menengah menengah ke atas.

 

“Ketersediaan rusun bagi warga yang rumahnya digusur belum tentu efektif. Bisa ya dan tidak. Dari segi jumlah yang dsediakan tidak memadai, sementara mereka sudah melakukan penggusuran dan itu semuanya mendadak. Ketika Waduk Pluit, mereka mengatakan kami harus menggusur demi mengatasi banjir. Tapi kok tempat-tempat rusun belum dibangun. Itu harusnya planning-nya jauh sebelumnya baru mikir orang di pindah,” ujarnya.

 

Dosen yang saat ini mengajar jurusan manajemen pemerintahan di Murdoch University ini juga menilai, proses penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI tidak dilandasi dengan perasaan aman untuk warga yang akan digusur.

 

Menurutnya, sebagai warga negara, setiap individu berhak untuk memiliki tempat hidup yang layak. Dari segi kewarganegaraan, jelas Ian, mereka punya hak karena sudah menempatinya dalam waktu yang lama, sudah membangun hidup disana. Tapi dari segi pemerintahan, mereka tidak ada memberi jaminan sama sekali

 

“Saya kira landasan masalahnya tidak ada keamanan untuk masyarakat banyak untuk punya hak tempat tinggal. Kalau bicara sejarah, Jakarta itu bisa dikatakan mayoritas penduduk itu tempat tinggalnya secara legal tidak aman, tidak punya surat kepemilikan. Permainan di Jakarta dengan begitu banyak modal dan pemodal dengan developer itu dengan mudah sekali tanah bisa dibeli. Tapi untuk banyak masyarakat, mereka coba dan berusaha terus untuk membuat hidup yang kebih layak di Jakarta tapi secara hukum tidak memiliki rasa aman,” tuturnya.

 

Ian menjelaskan, biasanya jika kampung yang mayoritas diduduki oleh warga miskin rumah yang mereka tempati sekaligus tempat mata pencaharian sehingga jika warga miskin dipindahkan ke rumah susun sangat merugikan dari segi sosial.

 

“Dari awalnya visi perencanaan kota yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena grand vision pembentukan kota agung yang baru seperti ada monumen nasional, tapi dari segi infrastruktur untuk masyarakat banyak dari awal yang kurang dipikir, untuk sosial kurang dipikir. Jadi ada juga ruang politik seperti pemilik-pemilik modal, capitalist development, neoliberal economics, sudah menunjukan wajah Jakarta,” paparnya.

 

Sebagai seorang peneliti sosial dan politik Jakarta, Ian menyarankan pada Pemprov DKI untuk membuat perencanaan Kota Jakarta berdasaarkan suatu visi untuk membuat Kota Jakarta seperti yang lebih baik. Jakarta, kata Ian, harus direncanakan sesuai kenyataan.

 

“Misalnya juga dengan melegalkan kampung yang sudah lama. Kan sekarang masih sering melihat masyarakat miskin sebagai hambatan bukan warga yang harus dia layani sebagai wakil. Atau menilai kampung itu, itu kampungnya yang salah. Buat saya itu logikanya salah. Kenyataan Jakarta begini harus planning Jakarta sesuai kenyataan.  Jadi saya enggak setuju dengan wacana masyarakat miskin sebagai pengganggu, sebagai masyarakat yang tidak tertib, illegal. Saya kira tidak ada gubernur yang bisa menyelesaikan masalah di Jakarta. It is impossible. Karena Jakarta ini hasil puluhan tahun,” ucapnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini