Share

PKB Desak Kemendagri Lantik Wali Kota Tangerang

Muhammad Saifullah , Okezone · Jum'at 20 Desember 2013 16:46 WIB
https: img.okezone.com content 2013 12 20 501 915285 NmvgXXHRfd.JPG

JAKARTA - Pembatalan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih Arief R Wismansyah-Sachrudin hingga dua kali sangat menciderai nilai-nilai demokrasi. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi, pihak yang paling dirugikan adalah warga Kota Tangerang.

 

“PKB sangat menyesalkan tindakan Pemprov Banten yang telah berulang kali menunda pelantikan wali kota dan wakil wali kota Tangerang,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, A Malik Haramain, Jumat (20/12/2013).

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

 

Penundaan pelantikan secara otomatis mengakibatkan terganggunya efektivitas pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan Kota Tangerang. Tak urung, pihak yang paling dirugikan adalah warga Tangerang. “Hal ini akan mengganggu sistem kerja dan tidak efektivitasnya pelayanan publik, ini sangat merugikan masyarakat dan Pemerintah Kota Tangerang,” jelasnya.

 

Guna menyelesaikan persoalan ini, anggota Komisi II DPR RI tersebut mendesak Kementrian Dalam Negri segera mengambil langkah administratif dengan meminta intruksi presiden, sebagai acuan untuk secepat mungkin melantik pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin.

 

“Harus ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut sehingga roda Pemerintahan Kota Tangerang dapat berjalan dengan efektif,” tegas Malik.

 

Ditegaskan oleh Malik, langkah politik ini perlu diambil agar stabilitas Pemerintahan Kota Tangerang dapat terjaga dengan baik dan layanan publik tidak terganggu. “Langkah ini harus diambil agar stabilitas Pemerintah Kota Tangerang dapat berjalan dengan baik dan pelayanan publik pun dapat berjalan dengan efektif,” tegasnya.

 

Sedianya pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin dijadwalkan dilantik pada Minggu 15 Desember 2013. Namun, acara pelantikan ditunda dengan alasan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berhalangan. Belakangan, Atut meminta kepada DPRD Kota Tangerang menjadwalkan pelantikan pada Senin 16 Desember 2013. Namun hal ini terbentur tata tertib sehingga jadwal pelantikan ditetapkan pada Rabu (18/12/2013).

 

Sehari sebelum acara pelantikan yang sudah dijadwalkan, Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pilkada Lebak dan proyek pengadaan alat kesehatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanpa alasan yang jelas, akhirnya acara pelantikan pada Rabu (18/12/2013) kembali dibatalkan karena Atut tidak hadir. Padahal seluruh perangkat seremoni acara sudah siap dan para tamu undangan sudah datang ke lokasi acara.

 

Arief R Wismansyah-Sachrudin resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih setelah Mahkamah Konstitusi memenangkan pasangan yang diusung Partai Demokrat, Gerindra, PKB ini pada Selasa (19/11/2013).

 

MK memutuskan menolak permohonan pemohon pada nomor 115/PHPU.D-X/2013 yang diajukan pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar serta mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut empat, Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang tahun 2013.

 

MK juga membatalkan keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tangerang 2013, tertanggal 6 September 2013.

 

Dalam amar putusannya, MK juga menyatakan, perolehan suara masing-masing pasangan calon Pilkada Tangerang 2013 adalah pasangan nomor urut satu Harry Mulya Zein-Iskandar dengan 45.627 suara, pasangan nomor tiga Tubagus Suwandi Gumelar-Suratno Abubakar dengan 121.375 suara, pasangan nomor urut dua Abdul Syukur-Hilmi Fuad dengan 187.003 suara, dan pasangan nomor urut lima Arief R Wismansyah-Sachrudin dengan 340.810 suara.

 

MK juga memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tersebut. Sementara untuk putusan nomor 116/PHPU.D-X/2013 yang diajukan pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad, MK menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini