Share

Ini Isi Perpres "Tunjangan Dosen" yang Diributkan

Rachmad Faisal Harahap, Okezone · Rabu 08 Januari 2014 20:04 WIB
https: img.okezone.com content 2014 01 08 373 923684 iORYinNngs.jpg Ilustrasi. (Foto: okezone)

JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bagi dosen dan guru. Bukannya "menyejahterakan", kebijakan tersebut malah membuat para dosen di Indonesia berang. Wah, kebijakan seperti apa ya?

Ya, kebijakan pemerintah itu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Para dosen melihat ini sebagai hal yang diskriminatif. Pasalnya, dalam Perpres tersebut, ada pasal 3 ayat (1) poin (f) yang berbunyi bahwa Guru dan Dosen dikecualikan sebagai penerima Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemendikbud.

Baca Juga: Aksi Nyata 50 Tahun Hidupkan Inspirasi, Indomie Fasilitasi Perbaikan Sekolah untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

Adanya kebijakan itu, membuat ribuan dosen di Indonesia menggalang petisi yang mendesak pemerintah untuk merevisi Perpres 88/2013 yang dianggap tidak adil. Mereka pun mengancam akan mogok mengajar secara nasional.

Awal mulanya, pada 11 Desember 2013 telah disahkan Perpres Republik Indonesia (RI) Nomor 88 Tahun 2013. Presiden SBY menandatangani Perpres tunjangan kinerja bagi 27 Kementerian Lembaga (K/L). Peraturan Presiden tersebut ditandatangani per 11 Desember 2013.

Namun perlu diketahui, pemberian tunjangan kinerja tersebut pada dasarnya diberikan. Namun, hanya yang memenuhi kriteria saja yang mendapatkan tunjangan kinerja tersebut.

Mengutip data Litbang Kemendikbud, Rabu (8/1/2014), dalam pasal tersebut disebutkan, tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kemendikbud selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Sementara pada Pasal 3 disebutkan, tunjangan kinerja tersebut tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Kemendikbud yang tidak mempunyai jabatan tertentu. Kemudian tidak untuk pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.

Selanjutnya, tunjangan tidak berlaku untuk pegawai di lingkungan Kemendikbud yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu. Lalu tidak untuk pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kemendikbud.

Kemudian tidak untuk pegawai di lingkungan Kemendikbud yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. Selanjutnya, pegawai di lingkungan Kemendikbud yang diangkat sebagai pejabat fungsional guru dan dosen juga tidak mendapat tunjangan itu.

Serta terakhir, tidak berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.

(ade)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini