Mahfud MD Jamin Tak Ada Suap di Sengketa Pilgub Banten

Tegar Arief Fadly, Okezone · Selasa 14 Januari 2014 19:12 WIB
https: img.okezone.com content 2014 01 14 339 926256 vYEIvGB0oh.jpg Ratu Atut dan Rano Karno (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjamin tidak ada manipulasi dalam penanganan sengketa Pilkada Provinsi Banten yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno.

"Bersih. Saya ketuanya. Kalau timnya bersih. Bisa diuji validasinya, termasuk dalil-dalilnya," kata Mahfud saat ditemui di markas Demi Indonesia, Jalan Hang Tuah nomor 59, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2014).

Namun Mahfud mengaku tidak tahu jika kemungkinan ada oknum yang bermain dalam penanganan sengketa tersebut. Misalnya, oknum tersebut meminta imbalan kepada pihak yang memang sudah dimenangkan oleh MK.

"Tapi kalau ada orang yang main di luar saya saya enggak tahu kan. Karena memang ada orang sudah tahu menang itu bisa bermain juga," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mengendus aroma suap Akil di Pilgub Banten tahun 2011 yang memenangkan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno.

Hal itu terlihat dari pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap dua kandidat calon Gubernur Banten kala itu, yakni Wahidin Halim dan Jazuli Juwaini. Wahidin diperiksa KPK terkait pelaksanaan Pilgub Banten. Kala itu Wahidin menggugat Pilgub tersebut ke MK.

Dia juga mengaku diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai calon Gubernur Banten kala itu. Wahidin diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang membelit Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan Akil.

Kendati demikian, Wahidin enggan membeberkan terkait dugaan suap yang mewarnai Pilgub tersebut, calon yang diusung partai Demokrat ini lebih memilih menyerahkan segala sesuatunya kepada penyidik KPK. Dia juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam isu suap tersebut.

Pasangan Wahidin-Narulita sempat mengajukan gugatan ke MK atas Pilgub Banten karena menemukan banyak terjadi pelanggaran yang struktur, masif, dan sistematis menyangkut politik uang dan mobilisasi PNS. Begitu juga dengan pasangan Jazuli-Muzaki.

(ded)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini