nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendikbud: Guru & Dosen Sudah Punya Tunjangan Profesi

Rachmad Faisal Harahap, Jurnalis · Rabu 15 Januari 2014 14:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 01 15 373 926577 oTF36ttESl.jpg Mendikbud Mohammad Nuh. (Foto: Runi Sari/Okezone)

TANGERANG - Kebijakan pemerintah terhadap tunjangan kinerja dosen dan guru menuai kontroversi tersendiri. Ada yang setuju, ada pula yang menolak mentah-mentah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh pun angkat bicara. Dia mengatakan bahwa guru dan dosen sudah punya tunjangan profesi. "Oleh karena itu, ya manfaatkan tunjangan profesi itu, sebagaimana kinerjanya sebagai profesi," ujarnya saat berbincang kepada Okezone, belum lama ini.

Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu melanjutkan, dirinya juga sedang mengkaji agar para dosen melakukan protes karena pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mendapatkan tunjangan kinerja.

"Itu kan tidak elok. Selama ini sebelum ada tunjangan kinerja, guru dan dosen tidak pernah protes dengan gajinya mereka. Begitu ada tunjangan kinerja menjadi protes, berarti pada dasarnya mereka iri," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya pun sudah menyampaikan perihal ini kepada para rektor jika sikap protes dosen ini tidaklah elok. Pihaknya pun berjanji akan mencarikan jalan keluar dengan cara melalui penelitian dan prestasi-prestasi dari dosen.

"Toh yang namanya tunjangan profesi itu kan setara dengan gaji, setara itu bukan sama, tapi bisa satu kali, bisa setengah kali, bahkan bisa lima kali. Melalui mekanisme inilah yang kita bangun, sehingga dosen atau guru yang prestasinya bagus, tunjangan profesinya ya bisa beda dengan guru yang lain, kinerjanya guru dan dosen ya ada di situ," beber Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) itu.

Sekadar informasi, kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2013 mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikbud dinilai perlu dikaji ulang. Kebijakan ini kontroversi bagi para dosen di Indonesia dan dinilai sangat diskriminatif, karena bunyi pasal 3 ayat 1 poin f dijelaskan bahwa guru dan dosen dikecualikan untuk mendapatkan tunjangan kinerja.

(ade)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini