nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mahasiswa Betawi Galakkan Bebas KKN

Marieska Harya Virdhani, Jurnalis · Kamis 23 Januari 2014 23:14 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2014 01 23 373 930888 eWRXQ9uXw8.jpg (Foto: Marieska Harya/Okezone)

JAKARTA - Penerapan konsep good governance dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara (Pemerintah). Tak hanya pemangku kepentingan, namun mahasiswa yang tergabung dalam  Pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi (PP FKMB) berkepentingan terhadap hal itu.

Menurut mereka contohnya dalam konteks lokal bahwa kewajiban pembayaran berbagai jenis pajak akan bermuara pada peningkatan kas daerah guna membiayai program-program pemerintah provinsi. Penggunaan dana yang berasal dari kas daerah kemudian dirumuskan menjadi suatu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) & Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan memiliki budget untuk mewujudkan program masing-masing instansinya.

Ketua Pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi (PP FKMB) Nasrullah mengatakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah nyawa bagi eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. APBD mendanai seluruh kegiatan pembangunan yang menyangkut hajat hidup rakyat dalam segala aspek baik pendidikan, infrastruktur, perdagangan, suplai kebutuhan pokok dan lain-lain.

"Artinya, APBD sangat krusial keberadaannya bagi kelangsungan hidup rakyat. APBD Provinsi DKI Jakarta 2013 sebesar Rp50,1 triliun merupakan perubahan dari RAPBD 2013 yaitu sebesar Rp49,9 triliun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mendorong SKPD untuk dapat memilih program yang sesuai dan tepat waktu dan sasaran program yang dituju agar anggaran tidak terlalu banyak yang belum dioptimalkan," ungkapnya dalam rilis kepada Okezone, Kamis (23/1/2014).

Para mahasiswa, kata dia, mengikuti dan mengawal setiap pengesahan APBD DKI. Ia menyesalkan karena hampir 3 bulan RAPBD 2014 belum disahkan.

"Ini melanggar  pembahasan APBD DKI Jakarta telah menyalahi dan melanggar undang-undang (UU). Sebab, berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 45 PP 58/2005, disebutkan RAPBD diputuskan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau paling lambat pada 30 November 2013," tukasnya.

Diskusi ini di hadiri oleh BPK RI Blucer W Rajagukguk dan Ketua KNPI Kota Jakarta Pusat Ridwan Darmansyah. Serta Sekretaris FITRA Ucok Sky Khadafi.

(ade)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini