nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Delapan Hakim Konstitusi Dilaporkan ke Mabes Polri

Bagus Santosa, Jurnalis · Jum'at 07 Februari 2014 14:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2014 02 07 519 937473 jgAdAJrB5W.jpg Khofifah Indar Parawansa (foto: ist)

JAKARTA - Anggota Forum Korban Putusan MK Berdaulat (FKPMB) melaporkan delapan hakim konstitusi, selain Akil Mochtar, ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pidana Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP tentang pembuatan surat palsu.

"Kami datang mengadukan hakim-hakim MK, delapan itu yang terindikasi melakukan keputusan, terutama keputusan Pilkada Jawa Timur yang memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa)," kata Anggota FKPMB Adhie Masardi, saat membuat laporan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Indikasi pemalsuan ini, sambungnya karena keputusan MK yang berubah atas sengketa Pilkada Jawa Timur itu. Awalnya, dalam putusan rapat panel, pasangan Khofifah Indra Parawansa-Herman Suryadi Sumawireja dinyatakan menang. Namun, dalam keputusan pleno, yang menang adalah pasangan KarSa. Inilah, lanjutnya, yang dianggap sebagai terindikasi sebagai adanya pemalsuan.

"Ketika Akil enggak ada, setelah ditangkap KPK, yang diputuskan dalam pleno itu berubah. Jadi KarSa yang menang. Di situlah mulai terjadi manipulasi," kata Adhie.

Indikasi manipulasi keputusan ini, sambung Adhie, karena keputusan pleno itu dihadiri 8 orang tanpa dihadiri Akil Mochtar, yang saat itu menjadi Ketua MK dan tengah berkasus di KPK.

"Ini delapan orang tanpa ketua. Mereka melakukan manipulasi aturan internal. Dengan berdalih yang syarat pengambilan keputusan sekurang-kurangnya dihadiri delapan orang hakim konstitusi, sehingga delapan orang yang mengambil keputusan pun tidak apa-apa," paparnya.

Padahal, dalam aturan MK Pasal 28, keputusan MK diambil oleh sembilan atau sekurang-kurangnya tujuh orang dan dihadiri oleh ketua, kecuali ketua dalam keadaan luar biasa untuk tidak bisa memimpin rapat.

"Keadaan luar biasa adalah ketika (ketua) meninggal atau kelainan jiwa. Akil Mochtar, ketika itu ada di tahanan KPK, masih segar bugar, dan masih bisa ditemui orang-orang MK dan dewan etik. Di sinilah pemalsuan itu mulai tampak. Ada komplotan pemalsuan," jelas Adhie.

Atas laporan ini, dia berharap Bareskrim menelusuri laporan ini. Serta, bisa menemukan adanya dugaan suap dan pemalsuan oknum-oknum Hakim konstitusi lain di MK yang tidak ditemukan KPK.  "Kami tidak hanya yakin polisi mengusut kasus ini, tapi kami yakin dari ini Bareskrim bisa menemukan kasus dugaan suap lain di MK," katanya.

Dia juga meminta, dengan adanya laporan ini, Polri melakukan pengamanan pada proses pelantikan gubernur yang dianggap bermasalah ini. Adhie menyebut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, tidak bisa melantik pasangan KarSa pada 12 Februari 2014 nanti.  "Kalau Mendagri tetap melantik, polisi bisa menangkap Gamawan karena dugaan menjadi komplotan pemalsuan putusan," katanya.

Namun, laporan ini belum bisa ditindaklanjuti oleh Polri. Sebab, masih dibutuhkan sejumlah dokumen untuk pelengkap laporan tersebut. Penyidik, membutuhkan dokumen ini untuk mengerucutkan kasusnya.

"Kami hanya disuruh melengkapi (dokumen). Senin nanti (10 Februari 2014) kami kembali lagi untuk membawa dokumen di antaranya risalah sidang," kata anggota tim advokasi FKPMKB Elang Rubra usai melapor.

(ahm)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini