nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jasin Didesak Ungkap Pejabat yang Terindikasi Korupsi Dana Haji

Aisyah, Okezone · Selasa 11 Februari 2014 08:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 02 11 339 938796 nxQ5XxkV3Z.jpg M Jasin (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak agar Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) M Jasin, membeberkan identitas oknum pejabat Kemenag yang diduga melakukan praktik korupsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Jika itu dilakukan, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih mudah mengusut kasus tersebut.

“Jasin harus memperjelas siapa oknum pejabat Kemenag. Kalau oknum tersebut eselonnya rendahan tidak akan sampai pada atasan yang paling tinggi,” kata Koordinator Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Senin (10/2/2014) malam.

Yang jelas, kata Uchok, oknum ini akan dikorbankan sebagai tumbal pencitraan seolah-olah untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana haji.

“Kalau eselon rendahan yang akan dikorbankan, dia dituduh korup, maka persoalan ini tidak ada yang memperbaiki dalam sistem dana haji. Tetapi hanya menyelamatkan orang-orang yang punya jabatan tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya diwartakan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama yang juga mantan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M. Jasin mengakui ada oknum pejabat Kemenag yang melakukan korupsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk membeli rumah dan mobil mewah.

"Ada beberapa orang di Kemenag yang mengambil uang BPIH dan jumlahnya cukup besar. Bahkan ada seorang staf yang melakukan korupsi dan uangnya dipakai untuk beli mobil dan rumah," kata M Jasin kemarin.

KPK tengah menelaah laporan masyarakat menyangkut pengelolaan dana haji yang diduga terjadi penyimpangan. KPK menerima laporan LHA PPATK mengenai kejanggalan dana haji periode 2004-2012.

Dimana ditemukan transaksi mencurigakan senilai RP230 miliar dari total anggaran Rp80 triliun, ditambah imbalan hasil senilai Rp2,3 triliun per tahun. Saat ini, KPK juga tengah melakukan penelusuran terkait dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji tahun 2012-2013.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini