Dubes Malaysia Akui Negaranya Butuh TKI
JAKARTA - Masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia menjadi isu penting dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Namun Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim mengaku negara mereka membutuhkan TKI.
Isu TKI dibahas oleh Datuk Zahrain ketika berbicara dengan Okezone, Kamis 26 Desember 2013 di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Berikut petikan wawancara Okezone dengan Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim.
Berbicara tentang tenaga kerja Indonesia. Sebenarnya negosiasi apa yang bisa dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia?
Kita tidak boleh lari dari kenyataan bahwa Malaysia memang perlu tenaga kerja dari Indonesia. Dan orang Indonesia pun ramai (banyak) yang ingin bekerja di Malaysia. Bila ada isu-isu yang belum selesai, memang jadi masalah.
Walau bagaimana pun, dalam rundingan baru-baru ini, isu TKI tidak boleh hanya diselesaikan di tingkat kerajaan (pemerintah). Oleh sebab itu, dalam pertemuan terbaru itu kita harus melibatkan isu-isu yang remeh, khususnya dari berapa harga atau cost dan sebagainya.
Kami ingin melihat b to b (business to business) terlibat, mereka yang terlibat dalam usaha TKI. Ini termasuk agen-agen (tenaga kerja) di sini (Indonesia) dan agen-agen di Malaysia.
Kita juga harus menerima pandangan, nasihat dan keinginan dari business to business. Di mana agen di Malaysia harus ada satu formula, untuk menentukan TKI ini tidak putus supplynya ke Malaysia. Jadi perkara ini harus diselesaikan dengan secepat mungkin.
Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh Malaysia dari tenaga kerja Indonesia?
Sekarang ini kita membutuhkan kemudahan dari segi pengurusan visa dan imigrasi. Tetapi itu saja tidak cukup, apabila tidak ada persetujuan cost antara business to business itu akan jadi masalah.
Apa tidak ada kata setuju antara majikan dengan agen-agen tenaga kerja, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan juga. Dari segi fasilitas banyak yang telah dibicarakan.
Ada kemungkinan tenaga profesional dari Indonesia ke Malaysia?
Itu (kebutuhan Malaysia) merangkum semua tenaga kerja termasuk profesional, ladang, industri. Begitu juga pembantu rumah (tangga). Jadi kami melihat keseluruhan, tidak kita pisah.
Pemerintah Malaysia apakah pernah melakukan penanganan terhadap agensi tenaga kerja nakal?
Agensi-agensi (nakal) ini semuanya ada lah, di Malaysia ada, di Indonesia ada. Tapi itu adalah perkara kecil, sebab yang nakal ini sifatnya lebih untuk jangka pendek. Mereka yang terlibat dengan penipuan atau penganiayaan tenaga kerja itu adalah golongan (agensi) kecil.
Tetapi bagaimana pun mereka harus ditindak. Mereka yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan usaha tenaga kerja ini. Di Malaysia banyak majikan, dan kita lihat Malaysia serius dengan penanganan kasus penganiayaan tenaga kerja.
Jadi bagi saya, bukan hanya kita harus menegakkan hukum. Tetapi kita harus adil, bagi kami maupun TKI. Kami tidak mau seseorang dianggap bersalah, sebelum dia dianggap bersalah oleh pengadilan.
(Fajar Nugraha)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
