nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Takut Dikorup Kemenag, DPR Ingin Buat Lembaga Khusus Haji

Arief Setyadi , Jurnalis · Kamis 13 Februari 2014 15:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2014 02 13 339 940362 tXfjlDkgKP.jpg Ilustrasi Gedung DPR (Foto:Okezone)

JAKARTA - Potensi terjadinya penyelewengan dalam penggunaan dana haji membuat DPR menginisiasi untuk membuat lembaga khusus untuk fokus mengawasi penyelenggaraan haji. Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) haji, itu jelas ada masukan agar dibuat lembaga khusus menangani soal haji.

"Tapi seperti kita tahu pemerintah dalam hal ini Kemenag belum sepakat tentang pemisahan ini," kata Ace saat diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Pengelolaan Dana Haji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Menurut Ace, sejatinya semua fraksi telah mendukung dilakukannya pemisahan antara regulator dengan operator. Tetapi, entah kenapa Kemenag justru tidak ingin itu terjadi.

Bila dilihat belakangan ini, Kemenag seperti ingin menunjukkan diri, kalau dibawah naungannya pengelolaan haji bisa berjalan baik.

Tetapi, kenyataannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mengendus adanya penyimpangan dalam penggunaan dana haji 2012-2013.

"Ketika KPK menangani ini adalah momentum yang baik untuk menjawab dugaan-dugaan masyarakat. Kita tidak bisa dong menduga-duga, nah silakan saja diselidiki oleh penegak hukum, itu bagus," tandasnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan  secara pribadi, ia ingin menginisiasi dua buah Undang-undang (UU), pertama adalah UU khusus untuk haji dan umroh, dan kedua, UU pengelolaan dana haji.

"Karena yang diurus bukan hanya yang dikelola saat pelaksanaan haji, tapi juga dana yang saat ini terkumpul di masyarakat," terangnya.

(ydh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini