Share

Oknum PNS Diduga Jual Beli Rusun Rp12 Juta

Isnaini, Okezone · Jum'at 21 Februari 2014 19:51 WIB
https: img.okezone.com content 2014 02 21 500 944760 DMwxwKtZx8.jpg Rusunawa (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)

JAKARTA - Praktik jual beli ilegal terjadi di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Diduga praktik tersebut melibatkan oknum PNS yang bertanggung jawab di rusun tersebut.

Oknum tersebut juga mematok harga hingga belasan juta rupiah kepada warga umum yang tak terprogram agar dapat menempati unit rusun.

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

Hr (53), salah seorang penghuni Rusun Pinus Elok di Blok A mengatakan, telah membayar Rp12 juta kepada oknum PNS bernama Hendriansyah untuk mendapatkan satu unit kosong. Hr diminta membayar uang dalam dua tahap. Pada tahap pertama Rp5 juta dan tahap kedua Rp7 juta.

"Pembayaran pertama ada bukti kuitansinya namun yang kedua tak pakai kuitansi. Katanya bapak tidak usah takut tinggal di sini, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab," ujar Hr saat ditemui di lokasi, Jumat (21/2/2014).

Dalam kwitansi bermeterai Rp6 ribu itu tercantum nama Febri Chaerani sebagai penerima uang tersebut. Menurut Hr, Febri merupakan warga swasta suruhan Hendriansyah yang ditugaskan untuk mengumpulkan uang kutipan dari warga.

Tarif yang diberikan untuk mendapatkan satu unit bervariatif. Untuk unit yang berada di lantai dua, penghuni harus membayar Rp12 juta, di lantai tiga seharga Rp8 juta, di lantai tiga dan empat seharga Rp5 juta.

"Di lantai dua ada dua orang yang ambil, saya lupa detailnya, yang saya tahu total 20 orang yang membayar jutaan," ungkapnya.

Saat dikonfimasi, Hendriansyah, oknum PNS yang disebut-sebut terlibat praktik jual beli rusun membantah hal tersebut. Staf Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III Jakarta Timur itu mengaku tidak mengenal warga yang bernama Febri.

"Saya tidak kenal siapa dia, bahkan dengan si pembeli pun kenal," ungkap Hendriansyah.

Ia pun siap dikonfrontir dengan pihak-pihak yang menyebutkan adanya praktik tersebut. "Saya siap dipertemukan, saya dukung untuk penertiban ini, kalau ada oknum yang terlibat penjarakan saja. Saya siap lepas jabatan jika saya benar terbukti," jelasnya.

Sebanyak 44 unit rusun disegel merah karena melanggar peraturan perjanjian sewa menyewa seperti pemindahtangan hak sewa dan warga umum yang tak terdaftar di Dinas Perumahan DKI Jakarta.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini