nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penyelidikan Korupsi Dana Haji Tenggelam, KPK ke Mana Saja?

Mustholih, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2014 08:35 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2014 03 05 339 950097 NnCrbcbrol.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik kelambanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan terkait pengelolaan dana haji di Kementerian Agama.  

 

Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, seharusnya KPK sudah bisa mengeluarkan nama tersangka yang diduga melakukan korupsi dalam pengelolaan dana haji tersebut.

 

"Seharusnya sudah ada tersangka. Karena biar bagaimana pun juga publik sudah mencium ada dugaan korupsi di katering, pengadaan bus, pengadaan hotel dalam pelaksanaan haji. Itu saja KPK sudah bisa masuk, bisa cepat," kata Ucok saat dihubungi Okezone, Selasa (4/3/2014).

 

Ucok menambahkan, KPK harus tetap memberikan informasi terbaru soal penyelidikan dana haji. Ucok menangkap kesan KPK tidak serius dalam menelusuri kasus di kementerian yang dipimpin Suryadharma Ali tersebut.

 

"Harusnya penyelidikan dana haji, KPK tetap membuka ke publik, sudah sampai di mana penyelidikan mereka. Seharusnya ini ada kemajuan," kata dia.

 

KPK awal Februari lalu mengklaim sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Politikus DPR yang sudah pernah diperiksa dalam penyelidikan ini adalah Hasrul Azwar dan Jazuli Juwaini.

 

Klaim KPK ini sempat menjadi berita besar. KPK menggunakan laporan hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pengelolaan dana haji periode 2004-2014, sebagai data awal melakukan penyelidikan. Laporan PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp2,3 triliun per tahun.

 

Sejak klaim itu bergulir dari markas Abraham Samad dan kawan-kawan, penyelidikan dana haji tenggelam lagi. Ucok menangkap kesan bahwa KPK tidak serius melakukan penyelidikan dana haji.

 

"Ini kita tunggu-tunggu. Publik sudah gemes, data sudah kita keluarkan, kok KPK adem ayem lagi. Ke mana lagi ini KPK, jadi orang bertanya-tanya. Jadi naiknya kasus ini ada Mukernas (PPP) di Bandung. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti, KPK kayak menjegal," pungkasnya.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini