Share

UI Jamin Proyek RS Tak Pakai Uang Mahasiswa

Marieska Harya Virdhani, Okezone · Kamis 20 Maret 2014 15:06 WIB
https: img.okezone.com content 2014 03 20 373 958137 w6etWiRQzy.jpg Suasana pameran alat kesehatan di kampus UI, Depok. (Foto: Marieska/Okezone)

DEPOK - Tak lama lagi, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Indonesia (UI) bakal beroperasi. UI mendapat amanah untuk membangun RS pendidikan sebagai role model perguruan tinggi lainnya.

Rektor UI Muhammad Anis memaparkan, pembangunan RS ini berawal dari rencana pendidikan kolaboratif proporsional di antara dunia kesehatan bidang terkait. UI juga akan menerapkan suatu metode terjadinya interaksi antarprofesi.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

RS Pendidikan, kata Anis, dapat menjadi wadah praktik pendidikan dan pelayanan yang telah dipelajari mahasiswa. UI juga merasakan pentingnya RS yang diakomodasi bagi mahasiswa rumpun ilmu kesehatan.

"UI mengawali rencana ini dari 2008 dan mendapat pinjaman dari JICA. Selama perencanaan pembangunan belum terlihat konsep payung hukumnya, saat ini masih dibahas di Kemenkes dan Kemendikbud cukup intensif. Dan ini jadi tantangan, bagaimana unsur pelayanan, pendidikan, dan unsur pengabdian masyarakat dapat selaras," ujar Anis dalam pameran alat kesehatan di  Auditorium Rumpun Ilmu Kesehatan, Kampus UI, Depok, Kamis (20/3/2014).

Menurut Anis, payung hukum tersebut terdiri dari status hukum RS, pendanaan, status pegawai, pengelolaan keuangan, dan sistem kesehatan. Kendala tersebut dialami juga oleh universitas yang lain yang mempunyai RS.

"Perlu duduk bersama agar dapat tata kelola yang tepat. Kalau tak tepat, kasihan pimpinan yang akan datang. Harus jelas," imbuhnya.

Pada 2013, kebingungan akan payung hukum RS PTN UI ini terjawab. Ditjen Dikti Kemendikbud menyetujui proyek tersebut. Bahkan, Kemendikbud dan Kemenkes satu suara tentang proyek RS PTN UI. Nantinya, kata Anis, RS PTN milik pemerintah yang dikelola PTN ini akan dipimpin direktur yang setara dengan dekan.

"Tetap rektor yang bertanggung jawab terhadap kegiatan RS. Disepakati juga, Kemendikbud menyediakan aset, anggaran dan biaya operasional. Kami jamin tidak akan didanai oleh dana mahasiswa, kecuali untuk pembelajaran dan penelitian dari APBN bentuknya BO-PTN," tuturnya.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini