nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Penculikan Aktivis, KontraS: Prabowo Tidak Bisa Lepas Tangan

Rizka Diputra, Jurnalis · Senin 05 Mei 2014 19:52 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2014 05 05 339 980509 lBCSrpt9Aw.jpg Prabowo Subianto (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), meminta lembaga-lembaga resmi negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kejaksaan Agung (Kejagung), bahkan Presiden, untuk menindaklanjuti pernyataan mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Kivlan sebelumnya mengaku dirinya tahu di mana letak kuburan korban penculikan yang terjadi pada 1997/1998.

“Keduanya harus dimintai keterangan atas kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998,” ujar aktivis KontraS, Yati Andriyani dalam jumpa pers Gerakan Melawan Lupa di kantor KontraS, Jakarta, Senin (5/5/2014).

Dia merujuk pada Pasal 42 dari Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 6 Konvensi Perlindungan Bagi Semua Orang Dari Penghilangan Paksa.

Di situ kata dia, disebutkan bahwa komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau akibat tidak dilakukan pengendalian yang efektif.

“Prabowo sebagai mantan Danjen Kopassus, atasan dari Tim Mawar tidak bisa lepas tanggungjawab terhadap 13 korban yang masih hilang," imbuhnya.

Dijelaskannya, prinsip Nebis In Idem dalam kasus ini tidak dapat diberlakukan karena terdapat perbedaan yurisdiksi antara peradilan militer dan pengadilan HAM. Pada Peradilan Militer tahun 1999, hanya mengadili 11 anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar.

“Dalam konteks ini, Peradilan Militer gagal menjelaskan nasib 13 korban yang lain, yang saat ini masih hilang, yang ketika itu disekap di tempat yang sama dengan beberapa dari korban yang telah dilepaskan,” sebutnya.

Lebih lanjut dia meminta Presiden SBY harus segera membuat Tim Pencarian 13 korban penghilangan paksa dan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM  untuk kasus Penghilangan Paksa 1997/1998. Selain itu, ia juga mendesak Jaksa Agung segera melakukan penyidikan, sebagaimana empat rekomendasi DPR  pada 2009.

“Rekomendasi Ombudsman RI pada 2013, agar undue delay dan mal administrasi atas perkara ini segera dihentikan, dan korban mendapatkan kepastian hukum,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Gerakan Melawan Lupa ini digagas oleh puluhan LSM penggiat HAM antara lain, Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, ICW, HRWG, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, Ridep Institute, KRHN, LBH Masyarakat, Setara Institute, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, AJI Indonesia dan lainnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini