Share

"Dapil Neraka" DKI III Disahkan, Hanura Tegas Menolak

Angkasa Yudhistira, Okezone · Rabu 07 Mei 2014 00:28 WIB
https: img.okezone.com content 2014 05 07 568 981142 oS9dyO0bYV.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Setelah melalui debat yang cukup panjang, antara saksi Partai Hanura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengesahkan perolehan suara di Daerah Pemilihan (dapil) DKI Jakarta III atau dikenal dengan "dapil neraka", di mana perolehan suara Hanura bertambah 324 suara dari empat TPS di Kelurahan Warakas.

Mendapati keputusan itu, saksi partai Hanura, Syukur Mandar, dengan tegas menolak keputusan tersebut. "Kami menghargai forum ini, tapi kami tegaskan Hanura menolak pengesahan rekapitulasi suara Dapil DKI III," tegas Syukur dalam rapat pleno, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

Sebelum disahkan, perdebatan sengit antara Syukur dengan KPU DKI juga terjadi. Di mana dia mempertanyakan asal muasal 324 suara tersebut.

"Kalau dimasukkan ke dalam rekapitulasi, artinya jumlah suara sah akan bertambah. Karena semuanya sudah ditetapkan. Makanya, saya tekankan bahwa suara tersebut harus jelas dari mana sumbernya," ujarnya.

Mendapat protes itu, jajaran KPU DKI yang hendak menambahkan suara partai dengan nomor urut 10 itu pun menghentikan langkahnya. Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, yang memimpin jalannya rapat pleno meminta KPU DKI menjelaskan lebih rinci dari mana perolehan suara tersebut.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, pun menjelaskan bahwa suara tersebut berasal dari peralihan salinan di formulir DA1, atau tingkat kecamatan, di halaman 6 beralih ke halaman 7 dan belum dimasukkan dalam perhitungan karena ada salah penulisan. Dan penambahan suara pada Hanura terus berjalan.

Namun, ada yang aneh dalam penambahan tersebut, di mana suara perolehan Hanura yang tadinya sebanyak, 117.020 hanya menjadi 117.164. Padahal, bila memang ditambah 324 suara, maka seharusnya menjadi 117.344 suara.

Terkait kejanggalan angka tersebut, Syukur enggan menanggapinya. Ia hanya menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, mulai dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kepolisian, hingga meja Mahkamah Konstitusi. (fid)

(ahm)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini