nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Proses Hukum Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Dipertanyakan

Tri Kurniawan, Jurnalis · Kamis 15 Mei 2014 07:52 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 05 15 500 985237

JAKARTA - Proses hukum dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta oleh petinggi Asosiasi  Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang dilaporkan PT Mitra Integrasi Komputindo (MIK) ke Polda Metro Jaya, dipertanyakan. Pasalnya, kasus tersebut sudah dilaporkan sejak delapan bulan lalu, namun belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka.

 

"Kasus ini  telah kami laporkan ke penyidik Unit Industri dan Perdagangan Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak Juli 2013," kata kuasa hukum PT MIK, Hendri Togi Situmorang, Kamis (15/5/2014).

 

Dia menjelaskan, penyidik telah memeriksa kurang lebih 30 saksi. Bukti-bukti yang diajukan juga relevan. Menurutnya, seyogianya penyelidikan telah sampai pada kesimpulan terdapatnya dua bukti permulaan yang cukup atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AAJI.

 

Namun kenyataannya menjadi antiklimaks karena pada 25 Maret 2014, tiga petinggi PT MIK secara sekaligus bersama dipanggil untuk hadir selaku saksi terlapor pada tanggal 26 Maret 2014 oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta Pasal 72 ayat (1) UUHC yang dilaporkan oleh AAJI pada 11 Maret 2014.

 

Dia protes mengingat pemanggilan tersebut dilakukan mendadak, hanya berselang satu hari dari tanggal surat pemanggilan yang menurut kuasa hukum MIK sangat ganjil dan telah melanggar tata kelola penyidikan yang  seyogianya dihormati oleh penyidik.

 

Apalagi pemanggilan kepada top manajemen MIK dalam perkara yang diperiksa oleh penyidik Polres tersebut berkesan suatu  “rekayasa” mengingat tidak selayaknya suatu persoalan yang sama diperiksa oleh institusi yang berbeda tetapi berada dalam yurisdiksi yang sama dengan Polda  Metro Jaya, dimana MIK selaku pelapor telah melaporkan AAJI selaku terlapor atas dugaan tindak pidana hak cipta eks Pasal 72 ayat (1) UUHC, padahal sebelumnya tengah diperiksa oleh reskrimsus Polda Metro Jaya.

 

Keganjilan lain, lanjutnya, terungkap pula terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik polres Jakarta Selatan dilakukan  “sangat ekspres” mengingat antara waktu pelaporan  pada 11 Maret 2014 telah langsung memanggil terlapor pada tanggal 25/26 Maret 2014, hanya dalam waktu berselang 15 hari saja.

 

Sementara itu pemeriksaan  yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya dalam perkara yang dilaporkan oleh MIK telah berlangsung tujuh bulan bahkan terlapor inisial HR pun belum  dipanggil selaku saksi. Atas kejadian tersebut, MIK telah melayangkan surat protes kepada Polres Metro Jakarta Selatan pada 26 Maret 2014 dan meminta untuk menghentikan pemeriksaan perkara tersebut atau melimpahkannya kepada penyidik Polda Metro Jaya sesuai SOP yang berlaku.

 

Menyusul surat protes itu pula MIK juga melayangkan surat kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya pada 4 April 2014 yang isinya untuk dilakukan audit atas proses dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan.

 

“Kami sangat berkeberatan tindakan Polres yang menerima laporan dan memeriksa perkara yang notabene merupakan bagian dari perkara yang sama dengan perkara dengan MIK laporkan kepada  dan tengah diproses pada reskrimsus Polda Metro Jaya," tandas Hendri Togi Situmorang.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini