Proyek Taman BMW Diduga Rugikan Negara Rp737 M

Misbahol Munir, Jurnalis · Kamis 15 Mei 2014 17:36 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 05 15 500 985495

JAKARTA- Ketua Umum Solidaritas Nasional Anti-korupsi dan Makelar Kasus (Snak Markus) Yurisman, menilai sengketa tanah taman Bersih, Manusiawi, Wibawa (BMW) yang akan didirikan stadion diduga melibatkan pengembang properti terkemuka PG. Dugaan tersebut muncul karena adanya perbedaan luas tanah dan lokasi taman BMW.

Kata Yurisman, tanah yang diserahkan perusahaan pada Pemda DKI berbeda luas dan lokasinya dari yang tertulis di Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan fakta di lapangan. "Sesuai BAST atas kewajiban sebagai pengembang kepada Pemrov DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007 tertulis tanah yang diserahkan seluas 265.395,99 M2, tetapi jumlah luas dalam surat pelepasan hak hanya 122.228 M2. Ketika diteliti lebih lanjut, letak tanah yang diserahkan seluas 122.228 M2, bukan di Taman BMW. Jadi kuat dugaan mereka bermain, diduga juga melakukan kebohongan," kata Yurisman kepada wartawan, Jakarta, Kamis (15/5/2014).

 

Kata dia, kebohongan PG ini diduga sudah direncanakan sejak lama agar terbebas dari kewajibannya memberi tanah kepada Pemda DKI.

"Kejanggalan ini sudah terjadi sejak zaman Gubernur Bang Yos menyusul kemudian pada Foke sebagai Gubernur DKI. Makanya dua mantan Gubernur DKI tersebut tidak bisa menindaklanjuti pembangunan taman BMW karena masih dalam masalah serius," jelas dia.

 

Dia menjelaskan, PG bukan saja diduga melakukan kebohongan publik tetapi patut diduga juga melakukan kejahatan administratif.  "Kejahatan administratif yang dilakukan oleh PG bisa ditelusuri dari dokumen yang ada. Saya masih menyimpan copy dokumennya. Jelas sekali dalam BAST tanggal 8 Juni 2007 tertulis luas tanah 265.395,99 meter persegi, tetapi jumlah luas dalam surat pelepasan hak hanya 122.228 meter persegi. Orang awam saja bisa kok menilai ini suatu kebohongan," tegas dia.

 

Dugaan adanya kebohongan yang dilakukan PG tersebut berimplikasi pada kerugian negara. Yurisman memperkirakan negara dirugikan sekira Rp737.395.249.809.

"Negara berpotensi dirugikan karena selain selisih luas tanah yang berbeda juga lokasinya yang tidak cocok antara BAST dan fakta di lapangan," imbuhnya.

 

Yurisman meminta KPK mengambil langkah penindakan karena diduga sudah terjadi kerugian negara yang melibatkan Podomoro tersebut.

"Saya sudah dua kali melaporkan ke KPK atas dugaan kerugian negara dalam permainan tanah BMW ini, tapi belum ada tindak lanjut dari KPK," paparnya.

Yurisman juga meminta Pemda DKI Jakarta, khususnya Gubernur Joko Widodo untuk tidak ikut bermain dalam sengketa taman BMW tersebut.  "Jokowi jangan mikirin pencitraan melulu, ini tanah dalam sengketa jangan buru-buru mau dibangun stadion dulu," katanya.

(ugo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini