Share

Usul Jokowi soal Pengawasan Kontradiktif dengan Kasus Transjakarta

Arief Setyadi , Okezone · Selasa 10 Juni 2014 02:04 WIB
https: img.okezone.com content 2014 06 10 568 996396 c5xeoiXMVA.jpg (Foto: Okezone)

JAKARTA - Salah satu bahasan dalam debat perdana dua pasang capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyinggung upaya pencegahan korupsi.

 

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa korupsi terjadi karena pengawasan pembangunan yang lemah.

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

 

Pengamat ekonomi politik, Bobby Maengkom, menilai pemaparan Jokowi tersebut bertolak belakang dengan kasus bus Transjakarta. Kasus tersebut, kata dia, merupakan bukti ketidakmampuan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan, sehingga kasus korupsi senilai Rp2,3 triliun itu terjadi.

 

“Angka ini bukan angka kecil dan membuktikan bahwa Jokowi tidak mampu melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang langsung berada di bawah kewenangannya,” tutur Bobby, Senin 9 Juni 2014.

 

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

 

Menurut dia, Jokowi terkesan lepas tanggung jawab dan menunjukkan sikap seolah tidak mengetahui kasus ini.

 

“Ketidakmengertian dan ketidakpahaman terjadinya korupsi bus Transjakarta justru menunjukkan bahwa Jokowi tidak memiliki pengawasan yang baik kepada aparatnya dan proses penggunaan anggaran di pemerintahan DKI,” cetusnya.

 

Ia menilai, pandangan Jokowi dalam debat tersebut kontradiktif dengan kasus korupsi bus Transjakarta.

(ton)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini