Share

Polisi Berpolitik, Copot!

Susi Fatimah, Okezone · Kamis 12 Juni 2014 11:51 WIB
https: img.okezone.com content 2014 06 12 62 997701 1NRQrqLz7h.jpg Trimedya bersama Komjen BG (Foto: Dok Pribadi Arif Poyuono)

JAKARTA - Persaingan antar dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semakin kencang jelang hari pencoblosan yang jatuh pada 9 Juli 2014.

 

Massa kampanye mendadak diwarnai kabar pertemuan antara salah satu tim sukses pasangan calon dengan petinggi Polri. Trimedya Panjaitan yang merupakan tim sukses pasangan Jokowi-JK melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komjen Budi Gunawan di Restoran Khas Senayan, Menteng, Jakarta Pusat.

 

Pertemuan tersebut diketahui oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Puyono, yang tengah makan malam di tempat yang sama. Arief langsung mengabadikan pertemuan tersebut melalui ponselnya dan melaporkan hal itu ke Mabes Polri.

 

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan Kapolri Jenderal Sutarman harus menindak tegas anak buahnya jika benar melakukan pertemuan pembahasan terkait Pilpres. Berikut petikan wawancara Okezone dengan Bambang Widodo Umar:

 

Petinggi Polri melakukan pertemuan dengan timses capres-cawapres, bagaimana tanggapan Anda?

 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian mengatur bahwa anggota polisi tidak boleh berpolitik. Adanya dugaan-dugaan kemungkinan mengetahui pejabat tinggi Polri yang ikut pertemuan dengan pejabat politik, maka kewajiban Kapolri harus memerintahkan untuk diselidiki. Yang melihat juga bisa melaporkan ke Bawaslu dan Mabes Polri.

 

Apakah efektif melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri, mengingat pejabat tingginya sebagai terduga?

 

Ya memang akan setengah hati melakukannya, karena itu lembaganya sendiri. Tapi jika benar ditemukan dugaan tadi, maka itu tidak pantas. Kapolri harus memberi sanksi karena melanggar undang-undang, maka apakah sanksi itu bisa ditegur, dicopot atau yang lainnya. Kalau Kapolri mau lembaga tersebut baik, bersih, tidak hanya sekedar omong, maka harus diberi sanksi, setelah penyelidikan dilakukan.

 

Melaporkan ke Mabes Polri juga bisa jadi catatan sejarah bahwa pada tahun sekian pernah terjadi tindakan dari anggota Polri seperti ini. Sama ketika era Presiden Megawati, ada anggota Polri yang melakukan kampanye kepada keluarga Polri, tidak lama jabatanya naik sebagai jenderal. Hal-hal seperti ini harus terus dikejar, jangan didiamkan.

 

Polisi tidak boleh berpolitik, tapi faktanya ada saja anggotanya yang berpihak pada salah satu partai, bagaimana solusi ke depan agar hal itu tidak terulang?

 

Memang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian itu tidak ada sanksi bagi polisi yang melakukan tindakan hal itu. Oleh karenanya, ke depan Undang-undang tersebut harus diamandemen. Harus dicantumkan sanksi tegas bagi anggota Polri yang berpolitik.

 

Tidak hanya anggota kepolisiannya saja, politisi yang mengajaknya juga harus diberi sanksi. Partai bisa mengambil tindakan kepada kadernya yang melakukan hal itu.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini