Share

Andi Arief: Jokowi Klaim One Map Policy Ide Murninya

Mohammad Saifulloh, Okezone · Senin 07 Juli 2014 20:44 WIB
https: img.okezone.com content 2014 07 07 567 1009551 8p4QIgeQjZ.jpg Jokowi-JK di Gedung Joeang (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA - Andi Arief menuding One Map Policy yang dilontarkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada debat Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara Sabtu lalu, bukan ide murni Jokowi.

 

“Saya sedih, pak Jokowi dalam debat terakhir mengesankan One Map Policy adalah ide murninya, padahal bukan,” kata Staf khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief melalui BBM kepada wartawan, Minggu (6/7/2014).

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

 

Pada segmen ke enam, Jokowi  mengatakan akan membuat sebuah peta konversi hutan untuk mencegah tumpang tinding pengelolaan hutan. Itu diungkapkan Jokowi sebagai tanggapan atas rencana Prabowo melakukan pengawasan terhadap aksi pembalakan liar di hutan Indonesia.

 

“Selama ini belum jelas, mana hutan produksi, mana hutan konversi karena kita belum punya satu peta. Hutan lindung diberi lisensi pertambangan, hutan lindung untuk perkebunan, hutan lindung untuk hutan produksi. Ini karena kita tidak punya satu peta konversi,” kata Jokowi.

 

Untuk itu, Jokowi menegaskan, perlu dibuatnya sebuah peta konversi hutan atau One Map Policy untuk mencegah tumpang tindih pengelolaan hutan tersebut.

 

Menurut Andi, One Map Policy ini sebenarnya produk Badan Informasi Geospasial (BIG) yang merupakan realisasi ide besar Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010. Ide ini menurut Andi juga disiapkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan kemudian diselenggarakan oleh  BIG.

 

“Untuk kesekian kalinya, Pak Jokowi dan pak JK tidak memberikan pendidikan yang baik kepada rakyat, tidak mengapresiasi keberhasilan pemerintahan sekarang misalnya soal renegosiasi Gas Tangguh dan mengklaim ide milik orang lain. Pak Jokowi tidak jujur,” kata Andi Arief.

 

Pada debat Sabtu, capres nomor urut satu, Prabowo Subianto mengucapkan terimakasih kepada Presiden SBY karena  telah berhasil menandatangani renegosiasi harga jual gas alam cair (LNG) Tangguh, Papua Barat yang dijual ke Fujian, Republik Rakyat China (RRC).

 

Kontrak karya gas Tangguh disepakati saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden. Saat itu harga jual gas alam cair Tangguh hanya USD3,3 juta per MMBTU. Awal Juli lalu, setelah melalui  negosiasi panjang, pemerintah  SBY berhasil menaikan harganya pada kisaran USD 8-12 juta per MMBTU.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini