Share

Kedua Capres Abaikan Kontrak Politik BEM UI

Marieska Harya Virdhani, Okezone · Selasa 08 Juli 2014 19:34 WIB
https: img.okezone.com content 2014 07 08 567 1010111 xG6zxRhMkE.jpg Ilustrasi. Pemilu (Dok Okezone)

DEPOK - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengaku kecewa terkait kontrak politik yang hingga kini belum ditandatangani oleh kedua pasang calon presiden dan calon wakil presiden.

 

Ketua BEM UI M Ivan Riansa mengatakan untuk menjadi bangsa yang benar -benar mandiri dan sejahtera, tentunya diperlukan suatu mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah agar masyarakat sendiri yang menjamin hak - haknya dipenuhi oleh pemerintah secara langsung, salah satunnya melalui kontrak politik.

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

 

"Kami sudah membuat draft sejak 28 Mei 2014 yang lalu, namun sampai hari ini belum ada capres dan cawapres yang berani menandatangani kontrak politik tersebut," katanya di Pelataran Stasiun UI, Depok, Selasa (08/07/2014).

 

Ivan menegaskan kontrak politik tersebut tak akan pernah berhenti sampai di sini. "Dengan ini, perlu kami sampaikan bahwa kontrak politik yang kami ajukan, tidak akan pernah berhenti. Karenanya kontrak politik ini akan kami ajukan kepada capres dan cawapres yang terpilih nantinya," jelasnya.

 

Ada delapan kontrak politik, di antaranya membenahi infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan terluar dengan meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam anggaran pendidikan, melakukan harmonisasi aturan dan percepatan implementasi tata kelola pemerintah terbuka di seluruh lembaga pemerintah, merealisasikan pembangunan proyek PLTU 10.000 MWV dan SPBG secara masif, untuk mengurangi konsumsif minyak

bumi.

 

Selain itu memberikan privilege kepada BUMN/NOC untuk mengambil alih blok-blok migas yang akan atau telah habis masa kontraknya. Presiden juga diminta segera mengaksesi Framework Conventiont to Tobacco Control (FCTC) maksimal bulan Desember 2014. Menaikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai amanat UU Kesehatan No 36 tahun 2009 pasal 17 mulai tahun 2015.

 

Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masala lalu secara berkeadilan, serta menaikan anggaran riset nasional menjadi minimal 2 persen dalam kurun waktu masa jabatan presiden.

 

"Kedelapan tuntutan kontrak politik ii akan terus kami kawal,  18 Juni 2014 kami akan mengundang timses capres dan cawapres berdiskusi dan debat akademis terkait kontrak politik ini," tandasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini