Aturan Seragam Adat Betawi Akan Ditinjau Ulang

Rachmad Faisal Harahap, Okezone · Kamis 07 Agustus 2014 12:06 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 07 560 1021130 JSlZdrbkcs.jpg Disdik DKI Jakarta akan meninjau ulang kebijakan penggunaan pakaian adat betawi sebagai seragam sekolah karena diprotes masyarakat. (Foto: dok. Okezone)

JAKARTA - Gelombang keberatan masyarakat atas peraturan penggunaan pakaian adat betawi sebagai seragam sekolah meluas. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun menerima banyak masukan terkait hal ini.

Sebelumnya, melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan nomor 48/SE/2014, Lasro menginstruksikan sekolah untuk mewajibkan siswanya mengenakan pakaian khas Betawi setiap Jumat. Dalam surat tersebut disebutkan, seragam nasional sesuai jenjang pendidikan dipakai pada Senin dan Selasa. Kemudian pada Rabu, siswa mengenakan pakaian khas sekolah. Hari Kamis adalah saatnya siswa mengenakan batik, Jumat mengenakan pakaian khas Betawi dan Sabtu mengenakan seragam pramuka.

Baca: Awal Mula Kontroversi Seragam Adat Betawi di Jakarta

Setelah ditetapkan dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu, Lasro menyebut, kebijakan ini ternyata dirasa memberatkan. "Banyak yang bilang penggunaan busana tersebut membuat adanya penambahan biaya, serta kurang praktis," ujar Lasro saat dihubungi Okezone, Kamis (7/8/2014).

Lasro mengakui, pihaknya akan meninjau ulang surat edaran yang diterima semua sekolah di DKI Jakarta itu. "Dengan adanya peninjauan ulang, untuk sementara sekolah kembali pada aturan seragam yang lama," imbuhnya.

Baca: Kebaya Encim Tak Efektif Tingkatkan Identitas Budaya Betawi

Kebijakan seragam pakaian adat Betawi ini ditentang keras oleh Pengamat Pendidikan, Arie S. Widodo. Menurutnya, aturan itu bertolak belakang dengan kebijakan sekolah gratis. Pasalnya, meski orangtua tidak mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak mereka, kebutuhan penunjang lain seperti seragam justru memberatkan kocek para orangtua siswa.

"Jika biaya sekolah dibebaskan namun perangkat penunjang justru mahal, maka kebijakan tersebut akan sia-sia. Apalagi bagi orangtua siswa yang tidak mampu," kata Arie.

Baca: Peraturan Seragam Kebaya Encim Hanya Jadi Alat Politik

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini