Share

Rentan Disalahgunakan, Awasi Pelaksanaan PP Aborsi

Bayu Septianto, Okezone · Kamis 14 Agustus 2014 16:32 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 14 62 1024558 YsFJLQVlBk.jpg Ilustrasi Aborsi (Dok Okezone)

Peraturan Pemerintah (PP) No 61 tahun 2014 tentang Reproduksi Kesehatan menimbulkan polemik di masyarakat. Peraturan tersebut mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan sesuai UU 36/2009 pasal 75 ayat 1.

 

Banyak pihak memandang negatif peraturan ini karena membunuh bayi atau janin yang ada di dalam kandungan si ibu menjadi legal di negara ini.

Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP

 

Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Sofyan Farid Lembah mengatakan PP ini dikhawatirkan menjadi dasar legalisasi bagi penyalahgunaan praktik aborsi. Berikut petikan wawancara Sofyan dengan Okezone, pada Kamis (14/8/2014):

 

PP 61 tahun 2014 dinilai melegalkan aborsi bagi korban pemerkosaan, bagaimana tanggapan Anda?

 

Prinsipnya aborsi tidak disahkan oleh agama, namun diperbolehkan dengan berbagai alasan. Nah, dalam peraturan tersebut pihak ulama telah membolehkan praktik aborsi dengan alasan-alasan yang sudah tercantum di dalam PP tersebut. Alasan itu adalah aborsi boleh dilakukan karena mengancam jiwa si ibu dan tidak ada cara lain. Kedua, aborsi bisa dilakukan bila ada alasan medis baik fisik dan psikis, yang keduanya mengancam keselamatan si ibu.

 

Apa yang Anda khawatirkan dengan adanya PP ini?

 

Yang dikhawatirkan oleh kami dari Komnas PA, pasal ini disalahgunakan sebagai dasar legalisasi untuk melakukan praktik aborsi, apalagi bagi korban pemerkosaan. Mengingat menurut peraturan tersebut praktik aborsi hanya boleh dilakukan oleh tim medis seperti dokter, dan bukan orang awam yang asal dalam melakukan tindakan medis aborsi.

 

Apa yang akan dilakukan Komnas PA terkait peraturan tersebut? 

 

Karena PP ini telah disahkan, kami akan melakukan pengawasan mengenai teknis dari peraturan tersebut.

 

Pengawasan seperti apa yang dilakukan?

 

Ya kami akan mengkaji Standar Operating Procedure (SOP) dari peraturan tersebut seperti apa, lalu kami akan terus memantau SOP peraturan ini. Hal ini karena SOP di lapangan harus jelas dan kami tidak ingin ada penyalahgunaan dari peraturan mengenai aborsi tersebut.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini