Tak Ada Landasan Hukum Menunda Pelantikan Jokowi-JK

Kemas Irawan Nurrachman, Okezone · Sabtu 23 Agustus 2014 14:35 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 23 339 1028833 qyDeP2mKM8.jpg Joko Widodo saat berada di Bundaran HI (Ilustrasi, Foto: Dede K/okezone)

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra, mengkritisi langkah Koalisi Pengacara Masyarakat yang mengirimkan surat berisi permintaan tunda pelatikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 terpilih Jokowi-JK.

Menurut Saldi, permintaan Koalisi Pengacara Masyarakat itu sama sekali tidak mempunyai landasan hukum.

"Langkah yang diambil Koalisi Pengacara Masyarakat dapat dianggap sebagai skenario untuk mengganggu agenda kenegaraan yang sudah diatur di dalam undang-undang," kata Saldi Isra di Jakarta, Sabtu (23/8/2014).

"Tidak ada pihak yang bertanggung jawab jika ada kekosongan pemerintahan akibat penundaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," tegasnya.

Keputusan MK yang menegaskan perihal penetapan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2015 adalah bersifat final dan mengikat. Karenanya, putusan itu harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait dengan melantik Jokowi-JK sebagai Presiden RI 2014-2019.

"Jadi Ketua MPR RI harus menindaklanjuti keputusan MK dengan melantik Jokowi-JK sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014 sesuai dengan aturan perundang-undangan," tandasnya.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini