Share

Aliansi Perempuan Titipkan 10 Agenda ke Jokowi

Renald Ghiffari, Okezone · Jum'at 29 Agustus 2014 18:06 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 29 567 1031691 Q2H8bmxOZY.jpg Jokowi (Foto: Antara)

JAKARTA- Aliansi Perempuan Indonesia terus berikhtiar mengawal janji-janji Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

 

Perwakilan Seknas Perempuan, Nuraini mengungkapkan acara ini digelar sebagai lanjutan setelah sebelumnya (26/8) lalu, pihaknya bertemu Jokowi di Balai Kota untuk mengajukan 10 Agenda Politik Perempuan yang berangkat dari laporan dan konsolidasi perempuan di Indonesia.

 

10 Agenda Politik itu dimaksudkan akan dijadikan dasar pembentukan dan arah kebijakan Pemerintah Indonesia baru terkait perempuan.

 

"Tanggal 26 Agustus lalu kami bertemu Jokowi di Balai Kota, tujuannya untuk mengajukan hasil konsolidasi nasional dan rencana pergerakan perempuan se-Indonesia terkait agenda politik dan masalah yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang", ujar Nuraini dalam konfrensi pers bertajuk Agenda Politik Perempuan Indonesia untuk Pemerintahan Presiden & Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla di Cafe Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

 

Nuraini menambahkan Aliansi Perempuan Indonesia yang juga pendukung pemenangan Jokowi-Jk di Pilpres 2014 ini memiliki harapan besar dan menilai visi-misi Jokowi-Jk memberikan semangat dan ruang baru bagi perempuan Indonesia untuk bergerak.

 

"Kami berharap dan yakin Pemerintahan Jokowi-JK akan memberikan semangat baru bagi kami, perempuan Indonesia. Dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kami, meningkatkan kesetaraan dan keadilan kami. Untuk itu, kami sedang membuat rencana agenda politik perempuan untuk dibawa kepada Jokowi-JK," paparnya.

 

Dalam konfrensi pers ini Aliansi Perempuan Indonesia juga menyampaikan 10 Agenda yang dimaksud tersebut. Point-point 10 agenda itu di antaranya, penghapusan kemiskinan dan marginalisasi perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, penghapusan deskriminasi pendidikan, pemenuhan akses informasi, edukasi, dan layanan kesehatan, pemenuhan hak untuk kerja layak.

 

Selain itu, hal substansial lain yang diagendakan adalah pemenuhan San perlindungan atas hak kebebasan beragama, penghapusan diskriminasi di muka hukum, peningkatan hak politik, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan hak pemulihan, serta pelibatan perempuan dalam pemberantasan korupsi.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini