"Indonesia Masih Tersandera Sistem Kolonialisme"

Rizka Diputra, Okezone · Jum'at 05 September 2014 02:17 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 05 339 1034547 Gg8Y3UWrmr.jpg Ketua KPN-PRI, Yudi Syamhudi Suyuti (Foto: Ist)

JAKARTA - Komite Pimpinan Nasional Persatuan Rakyat Indonesia (KPN-PRI) berkomitmen melanjutkan cita-cita revolusi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan Soekarno-Hatta sekaligus merekonsiliasi sejarah. Semangat ini perlu ditanamkan untuk mengembalikan negara kepada pemiliknya yakni rakyat.

"Kejayaan bangsa nusantara mengalami dialektika panjang, jauh sebelum Indonesia terbentuk. Nusantara bukan sekadar diartikan sebagai wilayah kepulauan, namun merupakan perwujudan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sejak zaman sebelum masehi," Ketua KPN-PRI, Yudi Syamhudi Suyuti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/9/2014) malam.

Dia menjelaskan, Pancasila sebagai dasar politik negara nusantara pun sudah terbangun dan memiliki wilayah sangat luas, khususnya di Asia. Dalam bahasa yang lebih luas, namun substansinya tidak berbeda yakni berketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial.

"Gagalnya Indonesia dalam pembangunan rakyat, negara dan bangsa karena Indonesia sebagai sebuah negara masih tersandera oleh sistem kolonialisme hingga kini. Sejak zaman VOC, developmentalisme, hingga sistem oligarki. Yang semua sektor negara pada akhirnya dikendalikan oleh kelompok pemodal dan gengnya," terang Yudi.

Menurutnya, pembangunan bangsa dalam sistem tata negara dan tata bangsa perlu diformat ulang. Tentu melalui langkah politik paling mendasar dan tetap berangkat dari cita-cita revolusi kemerdekaan 1945.

Perwujudan negara rakyat nusantara kata dia, merupakan bentuk dekrit rakyat nasional dan suatu perjuangan mengembalikan negara ke tangan pemiliknya yang sah, yakni rakyat sesuai Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

"Ini adalah kekuatan rakyat, kekuatan bangsa dan kekuatan persatuan dalam membangun kebebasan,solidaritas dan kerja sama untuk kebaikan bersama di dunia ini. Yang paling utama adalah kita tidak punya beban utang. Secara politik, kita langsung berekonsiliasi dengan sejarah. Mulai sejarah politik tua hingga modern. Dan paling utama, rakyat terlibat langsung dalam pembangunan negara," tegasnya.

Menurutnya, nusantara adalah alasan untuk menjadi sentral titik temu dan penyelesaian banyanya konflik mulai politik, ekonomi maupun budaya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini