nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kabinet Jokowi-JK Butuh Menteri Utama

Rizka Diputra, Jurnalis · Rabu 10 September 2014 07:51 WIB
https: img.okeinfo.net content 2014 09 10 339 1036785 p7BYq8DuPG.jpg Joko Widodo-Jusuf Kalla (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membutuhkan sosok yang mampu merangkul semua kepentingan golongan di negeri ini.

Ketua DPD Laskar Dewa Ruci Propinsi Gorontalo, Adhan Dambea mengatakan, dengan gaya Jokowi-JK yang sama-sama orang lapangan alias doyan blusukan untuk mengetahui kondisi masyarakat secara riil, maka dibutuhkan seorang yang mampu mengakomodir semua tugas-tugas kementerian.

"Cara kerja Jokowi-JK yang lebih fokus di lapangan dengan cara blusukan, menurut hemat saya perlu adanya menteri uatama yang diberikan tugas khusus untuk membantu keduanya," tegas Adhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/9/2014).

Mantan Wali Kota Gorontalo periode 2008 - 2013 itu berpandangan, sosok menteri utama yang dimaksud diharapkan dapat menyatukan semua kepentingan partai baik itu partai pengusung serta disegani oleh partai yang ada di barisan lainnya.

Sosok menteri utama lanjut dia, juga merupakan orang yang sudah memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan serta yang paling tepat ialah sosok yang mampu menjaga keutuhan NKRI.

"Kita banyak melihat, setelah zaman reformasi banyak sekali peraturan atau kebijakan yang lebih memihak pasar atau pemilik modal. Sebagai contoh undang-undang hak cipta, undang-undang keuangan negara, sampai dengan undang-undang minerba bahkan pendidikan. Semuanya memihak ke asing ataupun para pemilik modal. Sudah tidak sejalan lagi dengan ruh UUD 1945," ulasnya.

Melihat kondisi ini, dirinya khawatir jika kabinet Jokowi-JK tidak kokoh. Sehingga ke depan akan semakin banyak kepentingan nasional yang dikorbankan.

"Yang lebih parah lagi, kedaulatan kita pun kerap dipertaruhkan dalam perjanjian internasional. Bahkan, kadang sejarah pun telah dimanipulasi demi kepentingan penguasa. Ini tidak boleh terulang lagi," tegas dia.

Lebih lanjut, Adhan mengungkapkan berawal dari pemerintahan Jokowi-JK, bangsa ini harus kembali ke khittahnya dengan memperkuat sistem presidential.

Penguatan sistem presidential kata dia, tidak akan terjadi jika eksekutifnya tidak kuat. Sementara di lain pihak, jika kekuatan parlemen sangat dominan maka bangsa ini akan terjerumus dan bergeser dari presidential ke parlementer.

"Kondisi inilah yang harus disikapi dengan adanya menteri utama," tegasnya.

Lantas, siapakah sosok yang tepat untuk mengisi jabatan menteri utama? Adhan pun menyerahkan hal itu kepada masyarakat, Jokowi-JK serta PDI Perjuangan selaku pentolan parpol yang mengusung capres pemenang pemilu.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini