Share

Pilkada Tidak Langsung Bukan Hanya Kehendak Parpol

Andi Aisyah, Okezone · Selasa 16 September 2014 12:33 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 16 62 1039775 5ZZKMWF0ci.jpg Syarief Hasan berbincang soal RUU Pilkada (Dok Okezone)

MAKASSAR - Negara dengan jumlah Pemilihan Umum terbanyak di dunia kini mulai dilanda kontroversi suara pro-kontra dan mulai bermasalah dengan Pemilunya sendiri. Negara itu, Indonesia. Dan rekor dunia agaknya takkan bertahan lama.

 

Satu versi menghendaki pemilihan umum kepala daerah secara langsung, sedangkan versi lain menginginkan diadakan melalui mekanisme perwakilan saja. Jadilah, sebuah kontroversi.

Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP

 

Suara pro berbunyi agar Pilkada tetap langsung dan seluruh rakyat memberikan hak suaranya. Sementara lawannya menyuarakan kontrasme bahwa Pilkada diwakili oleh DPR cukuplah sudah.  

 

Di tengah hingar-bingar pro-kontra Pilkada langsung atau tidak langsung, Okezone mewawancarai politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan, yang sekaligus Menteri Koperasi danUKM di Makassar, baru-baru ini.

 

Bagaimana urusan RUU Pilkada ini, Pak?

 

Sekarang kita menyerahkan kepada DPR untuk dibahas karena memang selama sepuluh tahun ini kan banyak hal-hal yang berdampak kurang bagus kepada masyarakat. Pertama, terjadi gejala sosial antara satu golongan dengan golongan lain. Satu kelompok dengan kelompok yang lain.

 

Kedua, biayanya tinggi sekali. Ketiga, ternyata di situ sumber korupsi juga. Iya kan, karena apa? Biaya investasi yang mereka lalukan itu mereka harus bayar kembali. Nah, timbullah korupsi.

 

Ada anggapan RUU Pemilukada itu hanya menguntungkan partai?

 

Makanya, sekarang ada dua pemikiran kan?

 

Opsi yang ditawarkan PD seperti apa. Apa ditarik semua ke DPR?

 

Kita lagi memikirkan. Sebenarnya (yang menguntungkan pihak tertentu saja) itu harus kita cegah. Tetapi asas demokrasinya harus kita pelihara. (Partai) Demokrat sendiri lagi mendorong untuk dibahas dulu. Nanti akan dilihat mana yang lebih bagus. Apakah tetap pemilihan langsung? Ataukah secara tidak langsung?

 

Tapi tawaran opsinya seperti apa? Tetap semua Pilkada langsung atau hanya sebagian pada tingkat tertentu saja?

 

Pada tingkat tertentu saja mungkin lebih bagus.

 

Tingkat apa yang ditawarkan itu?

 

Ya misalnya tingkat Gubernur. Itu mungkin akan jadi win-win solution.

 

Apa alasannya?

 

Karena Gubernur itu kan sebenarnya perpanjangan tangan dari pemerintah (pusat) juga. Dan kalau Pilgub kan hanya 34 provinsi. Ya kan? Kemudian kalau untuk tingkat bupati dan wali kota itu lebih dari 500, bahkan hampir 550 bupati/wali kota. Jadi saya lihat komprominya mungkin begitu.

 

RUU Pilkada ini sepertinya masih menjadi tarik-ulur antara Pilgub dengan Pilkada Kabupaten/Kota. (Partai) Demokrat sendiri menginginkan Pilgub atau Pilbup (Pemilihan Bupati)/Pilwako (Pemilihan Walikota) dilaksanakan di DPR atau bagaimana skemanya?

 

Ini bukan hanya keinginan Partai Demokrat saja. Tapi keinginan banyak partai politik. Nah ini kan proses pembahasannya sedang berlangsung. Kita lihat saja.

 

Saya sendiri belum melihat laporan lengkapnya bagaimana nanti. Tetapi percayalah kita menginginkan satu perubahan namun asasnya untuk demokrasi. Itu harus dilakukan.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini