Share

Bupati Tangerang Klop dengan Ahok

Tri Kurniawan, Okezone · Jum'at 19 September 2014 15:51 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 19 62 1041589 reAmubIYFT.jpg Bupati Tangerang Klop dengan Ahok

JAKARTA - Komunikasi yang baik antar kepala daerah dan pembangunan yang sinergis menjadi salah satu kunci menyelesaikan segala persoalan di Ibu Kota yang berkaitan dengan daerah penyangga. Pemerintah pusat juga diharapkan lebih peduli dengan aset-asetnya di daerah.

 

Hal itu diungkapkan Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar saat berkunjung ke redaksi Okezone, Kamis (18/9/2014). Zaki mengatakan, selama ini masalah antara DKI dan mitranya hanya komunikasi yang kurang baik.

 

Zaki mengatakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok coba membangun komunikasi dengan kepala daerah wilayah penyangga. Pertemuan digelar pada Rabu 17 September, malam. Zaki menilai, pertemuan sambil makan malam tersebut berlangsung konstruktif.

 

Berikut ini kutipan wawancara Okezone dengan Ahmed Zaki:

 

Bagaimana hubungan Kabupaten Tangerang dengan DKI?

 

Kami ini mitra DKI. Semalam (Rabu 17 September) kita makan malam dengan Pak Ahok (Wagub DKI Basuki Purnama). Pertemuan itu sangat konstruktif.

 

Dulu ketika Pak Fauzi Bowo tak lama dilantik keliling ke pimpinan daerah. Secara personal memang dekat, hanya saja konstruksi mengenai perencanaan pembangunan daerah sekitar dengan Jakarta, ini yang belum nyambung.

 

Sekarang yang ingin dibangun Pak Ahok, tidak hanya komunikasi yang intens, tapi juga bagaimana mensinergikan pembangunan yang ada di Jakarta dengan daerah sekitar. Misal, sungai di Jakarta diperlebar, masuk ke Tangerang kecil tetap jadi masalah.

 

Setiap kepala daerah yang datang kebutuhannya beda-beda. Kami Tangerang karena berbatasan dengan Kamal dan Dadap yang dekat Jakarta Utara, kita lebih menitikberatkan jaringan jalan yang terbuka agar kontainer menuju atau dari Dadap bisa masuk langsung Tol Sedyatmo tanpa masuk kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Kalau sekarang masuk ke situ (bandara) semua, akhirnya macet. Itu disambut baik.

 

Bekasi minta truk sampah, Tangsel minta bagaimana Busway terus ke Tangsel, mereka kasih izin tapi operatornya DKI.

 

Timbullah kesempiluan, karena DKI yang lebih besar DKI yang membantu pembangunan daerah mitra ini. Konsepnya dengan bantuan keuangan. Selama ini bantuan keuangan ada, tapi nilainya kecil maksimum hanya Rp5 miliar. Padahal kebutuhan kita jauh di atas itu.

 

Dan sering terjadi dana itu datangnya akhir tahun di mana kita sudah tidak mungkin lagi melaksanakan pekerjaan dengan dana itu.

 

Berapa bantuan yang dijanjikan DKI?

 

Dijanjikan maksimum Rp100 miliar. Tahap pertama mungkin Rp50 miliar. Itu pasti akan membantu untuk pembangunan daerah terutama untuk infrastruktur. Kita sudah ada perencanaan yang berhubungan dengan Jakarta seperti jaringan jalan. Nanti tinggal pelaksanaan saja.

 

Kalau bantuan lanjut, kawasan Dadap itu yang akan kita bangun dengan bantuan itu, karena langsung berhubungan dengan Jakarta. Pantai Indah Kapuk dan Kamal Muara ada di sana. Jadi itu perbatasan dan membantu penataan bandara. Mungkin akan kita arahkan dulu ke sana. Karena, di sana (Dadap) selain infrastruktur ada juga penanganan sampah.

 

Mudah-mudahan pertemuan bisa regular setiap dua atau tiga bulan untuk membahas isu-isu yang bisa dibangun. nanti akan ada pertemuan lanjutan.

 

Intinya pertemuan itu lebih terbuka komunikasinya. Itu yang kita inginkan dulu.

 

Kalau komunikasi di era Fauzi Bowo (Foke) seperti apa?

 

Kalau dulu kan masih ada kisi-kisi. Apalagi beliau (Foke) juga banyak mendelegasikan kepada unit SKPD langsung. Ini yang enggak nyambung dengan kita.

 

Kalau semalam kerangkanya sudah ada, tinggal kita implementasikan. Selama ini masalahnya komunikasi. Kalau untuk personal, Pak Foke cukup komunikatif dengan yang lain, tapi untuk teknis komunikasi antar pemerintah daerah yang agak sulit.

 

Ada lahan DKI di wilayah Tangerang hampir 100 hektare. Dulu Pak Sutiyoso (Gubernur DKI) minta untuk perumahan pegawai Pemrpov. Dalam perjalanan jadi TPA. Ini jadi konflik sendiri, akhirnya ditolak. Sekarang tidak bisa dibangun TPA, karena tata ruangnya memang hanya untuk perumahan dan permukiman.

 

Tiba-tiba nongol lagi dari Dinas Sosial DKI permohonan untuk jadi panti dan sekolah anak jalanan. Saya bilang ke pak wagub, kalau dijadikan panti sosial sementara di situ kita proyeksikan daerah permukiman mahal, rusak dong harga tanah gua. Kenapa enggak dibangun saja rumah susun yang layak dan baik untuk pegawai Pemprov. Aksesnya juga bagus. Akhirnya, (kata Ahok) bener juga lu, kalau lu keberatan ngomong aja. Jadi hal seperti itu terbuka.

 

Jadi, apa sebenarnya yang diinginkan mitra dari DKI?

 

Pertama komunikasi, kedua sinergi program pembangunannya. Nanti banjir di Jakarta dampaknya kita juga kena, macet di Jakarta kita juga kena.

 

Penduduk Tangerang kalau siang mungkin kisaran 2,5 juta. Tapi kalau malam tiga juta lebih, karena semua pulang dari Jakarta.

 

Aksi konkret mitra untuk membantu menyelesaikan masalah Jakarta apa?

 

Kalau banjir kita harus bicara penataan yang terintegrasi. Artinya, saluran, sungai, dan irigasi itu harus terintegarsi. Ada beberapa jalur sungai seperti Kali Angke, Pesanggrahan itu kan motong Tangsel, Motong Kota Tangerang, masuk juga ke Jakarta.

 

Hal-hal seperti itu memang harus ditangani pemerintah pusat. Tidak bisa antar daerah, karena anggaran kita tidak ada. Atau kalau mau anggaran DKI semua.

 

Begitu juga dengan jaringan jalan. Macet itu kan karena setiap hari jumlah kendaraan meningkat, sementara aksesnya segitu-segitu saja. Bagaimana caranya? publik transport. Kemarin Tangsel dan Kota Tangerang minta Busway disambungkan, jangan hanya feeder, bikin saja ke dalam.

 

Kalau ada Busway, ada kereta nantinya akan membantu kita mereduksi kemacetan. Kemudian nanti ada transportasi massal yang terintegrasi selain Busway dan kereta. Itu yang bisa kita bicarakan.

 

Peran pemerintah pusat bagaimana?

 

Kadang, karena wilayah kita terlalu luas, pemerintah pusat lebih fokus ke daerah tertinggal. Saya pernah di DPR, setiap anggaran yang diprioritaskan daerah tertinggal yang notabene di luar Pulau Jawa. Ketika masuk ke Pulau Jawa masih disisir lagi, Pulau Jawa ini daerah tertinggalnya di mana lagi.

 

Kalau untuk Tangerang dan Bekasi yang APBD-nya dinilai sudah cukup, walau pun masih minim dianggap sudah mandiri. Contoh kasus Sungai Cisadane dari hulu sampai hilir tidak pernah diurus dengan baik oleh pemerintah pusat.

 

Banyak juga aset sepeti jalan negara yang melintasi kita. Kalau rusak kita enggak bisa ngapa-ngapain kecuali nunggu

APBN yang benerin.

 

Kemarin ada problem soal kerusakan jalan di Tangerang, sekarang perkembangannya bagaimana?

 

Kalau di kita jaringan jalan Kabupaten alhamdulillah 80 persen sudah dalam kondisi baik. Tinggal jaringan jalan yang punya provinsi dan negara. Jaringan jalan provinsi sebagian besar rusak dan itu mebelah daerah di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

 

Seperti Tangerang Selatan, Jalan Raya Pamulang dan Puspitek, kan semua jalan provinsi. Tapi mungkin fokus Pemprov Banten lebih ke daerah tingkat dua yang tertinggal juga, akhirnya kita di kota yang ketinggalan, padahal kita juga butuh itu. Kalau jalan negara ada di Serang.

 

Kemudian, paling banyak kita mendapat masalah, irigasi premier dan sekunder itu kewenangan ada di provinsi. Jadi APBD Tangerang tidak boleh masuk ke irigasi premier dan sekunder, kita hanya boleh irigasi tersier. Irigasi tersier kita sudah rapi semua jaringannya. Tapi karena irigasi premier dan sekunder tidak diurus terjadi sedimentasi akhirnya tidak ada air. Ini jadi problem.

 

Sementara, pemerintah pusat melihatnya pokoknya kalau area hijau tidak boleh berubah fungsinya.

 

Komunikasi dengan provinsi bagaimana?

 

Ya lancar, kemarin kan ada tsunami (kasus Gubernur Banten Ratu Atut) jadi kita kena imbasnya juga. Apalagi, ibu (Ratu Atut) baru tandatangan APBD Tangerang akhir Februari, kita baru bisa realisasi Maret. Bayangkan saja kita sudah ketinggalan hampir tiga bulan, sehingga program mundur lagi tiga bulan.

 

Karena, kalau keuangan daerah itu setelah kita tanda tangan harus ada persiapan kurang lebih tiga bulan, baru aksi.

 

Yang paling pasti, Tangerang daerah yang sedang berkembang. Kita instalasi nasional juga banyak. Selaian bandara, ada PLTU, kemudian ada kota-kota satelit yang berkembang pesat.

 

Uniknya Kabupaten Tangerang masih punya lahan pertanian yang kita jaga dari dorongan dan desakan perkembangan. Sayangnya, yang jadi problem kita hak kepemilikan tanah ada di masyarakat. Sulit mencegah warga untuk menjual dan mengalihfungsikan karena memang hak dia.

(trk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini