Image

Kewenangan Tunggal Produk Halal di Tangan Kemenag

Arief Setyadi , Jurnalis · Kamis, 25 September 2014 - 14:54 WIB
DPR (Foto: Dok Okezone) DPR (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal telah diketok DPR dan resmi menjadi Undang-undang. Kewenangan untuk menjamin suatu produk halal pun berada di tangan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).

Proses tarik ulur kewenangan ini memang sempat menjadi polemik dalam pembahasan RUU ini. Tetapi, kini telah disepakati kalau produk halal itu berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Rumusan tentang BPJH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri (menteri agama),"kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledya Hanifah Amalia, dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Kamis (25/9/2014).

Ledya mengatakan, dalam melaksanakan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga terkait, misal Lembaga. Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka, bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal harus mengajukan permohonan kepada BPJH, dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi.

"Pemeriksaan dilakukan dilokasi usaha dan pengujian dilakukan oleh LPH yang telah terakreditasi MUI," terangnya.

Tetapi, bagi pernyataan kehalalan suatu produk ditetapkan berdasarkan fatwa MUI dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan pengujian LPH. Di Undang-undang ini, lanjut Ledya menjadikan kewenangan MUI dalam menjalankan proses menetapkan standar pemeriksaan produk halal serta memperluas dengan mengakreditasi lembaga-lembaga pemeriksa halal yang didirikan pemerintah maupun masyarakat, mensertifikasi auditor halal, serta menetapkan kehalalan suatu produk dengan fatwa halal yang tertulis yang tidak terpisahkan dari sertifikat yang dikeluarkan.

"Biaya sertifikasi ini dibebankan kepada pelaku usaha berdasarkan ketentuan undang-undang,"terangnya.

Undang-undang yang sengaja dibuat untuk mempermudah pengusaha mikro dan pengusaha kecil ini, berlaku kewajiban sertifikat halal bagi produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia mulai berlaku lima tahun terhitung sejak UU ini diundangkan, dan sebelum kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tersebut berlaku dan jenis produk yang bersertifikat diatur secara bertahap dan akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

(ded)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming