nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

UU Pilkada Bukan Kemunduran Demokrasi

Prabowo, Jurnalis · Minggu 28 September 2014 21:07 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 09 28 339 1045516 wnxM8hdHyL.jpg Ilustrasi pemilih di TPS (foto: Okezone)

YOGYAKARTA - Ada persepsi pengembalian pemilihan kepala daerah melalui parlemen (DPRD) dinilai kemunduran demokrasi. Namun, Wakil Ketua DPD Partai Golkar DIY, Jhon Keban berpandangan lain terkait disahkannya UU Pilkada oleh DPR.

"Ada yang menilai (UU Pilkada) kemunduran demokrasi, menurut apa? Ya, dalam persepsi demokrasi liberal, tapi kalau dalam persepsi demokrasi Pancasila, tidak," tegas Jhon Keban, Minggu (28/9/2014).

Pengembalian menentukan pemimpin melalui DPRD, kata Jhon, sudah tepat sesuai sila ke-4 Pancasila. "Filosofisnya seluruh pasal-pasal yang di dalamnya harus mencerminkan ajaran Pancasila," kata Jhon.

Kekagalan dalam mengadopsi sila ke-4 Pancasila itu terlihat pasca-dilakukan pemilihan langsung selama sepuluh tahun terakhir ini. Dengan dikembalikan pemilihan melalui DPRD, maka landasan filosofis yang dimiliki negara ini sudah tepat.

"Kami sepakat dasar negara Pancasila. Pancasila itu sebagai sistem segala produk hukum. Kami punya sila ke-4 Pancasila, tapi justru mengadopsi demokrasi liberal yang mengacu pada Amerika Serikat, terjadi kekacauan," imbuhnya.

Jhon mengaku ada kelemahan dalam pelaksanaan, baik sistim pemilihan langsung maupun melalui DPRD untuk menentukan kepala daerah. Namun, jika dilihat dari asas manfaat, jauh lebih baik mengadopsi demokrasi Pancasila yang sudah dirumuskan pendahulu bangsa. 

"Kami perbaiki, parpol bener-bener bertanggung-jawab menentukan pemimpin. Dari segi biaya juga jauh lebih sedikit dibanding pemilihan langsung, implikasinya beban biaya negara berkurang," pungkasnya.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini