Share

Plus Minus Pilkada Langsung

Tri Kurniawan, Okezone · Selasa 30 September 2014 13:13 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 30 62 1046301 jaVIzPVUGj.jpg Plus Minus Pilkada Langsung

JAKARTA - Meski sudah disahkan DPR, keberadaan UU Pilkada masih menuai prokontra. Koalisi PDIP termasuk yang ngotot menginginkan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Pilkada langsung tak bisa dipungkiri ada manfaatnya, namun ada juga kekurangannya. Pengamat politik yang juga Dosen Pascasarjana Ilmu Sosial Politik Universitas Paramdina, Herdi Sahrasad, membeberkan plus minus pilkada langsung.

Berikut ini, wawancara singkat Okezone dengan Herdi Sahrasad, Selasa (30/9/2014).

Banyak yang menginginkan pilkada langsung, menurut Anda?

Pertama, sebetulnya sudah saya katakan pilkada langsung dari sisi biaya lebih mahal karena APBD harus membiayai pilkada langsung sekitar Rp20 miliar untuk pilkada langsung di tingkat kabupaten atau kota. Kalau ditingkat provinsi, biayanya bisa Rp200 miliar sampai Rp400 miliar. Itu kan menggunakan APBD atau APBN.

Kedua, pilkada langsung juga seringkali menimbulkan konflik horizontal.

Berikutnya juga, pejabat yang dipilih langsung cenderung otoriter dan sewenang-wenang. Birokrat karir bisa dipecat atau disingkirkan kalau tidak pro atau tidak setia dengan kepala daerah hasil pilkada langsung.

Keempat, dengan pilkada langsung politik uang merajalela sampai ke masyarakat akar rumput.

Bagaimana agar pilkada langsung efektif dan efisien?

Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota digelar serentak. Itu akan lebih murah dan efisien. Kalau masalah politik uang dan korupsi oleh kepala daerah hasil pilkada langsung menjadi tugas penegak hukum dan civil society untuk mengontrol.

Cara untuk mengatasi masalah lainnya?

Konflik horizontal bisa diatasi dengan partisipasi aktif masyarakat dan negara. Negara itu ada Polri, Kementerian Dalam Negeri, ya termasuk civil society seperti Ormas NU dan Muhamadiyah.

Calon kepala daerah yang diketahui menggunakan politik uang didiskualifikasi dan diberikan tindakan keras termasuk sanksi sosial dan hukum.

Sebetulnya pilkada langsung tidak perlu dikhawatirkan, namun karena ada kepala daerah yang korupsi.

Itu (empat masalah pilkada langsung) bisa diatasi kalau seluruh stakeholder mencapai titik temu atau konsensus bersama untuk mewujudkan pilkada langsung yang bersih dan jurdil, karena sebetulnya hasil pilkada langsung legitimasinya lebih kuat karena dipilih rakyat langsung.

Apakah sekarang sudah ada titik temu seluruh stakeholder?

Belum ada, karena Koalisi Merah Putih mau lewat DPRD, sementara Koalisi Jokowi maunya pilkada langsung.

Apa kelebihan pilkada langsung?

Hasil pilkada langsung legitimasinya lebih kuat karena dipilih rakyat.

Kelebihan lainnya, pilkada langsung bisa menjaring pemimpin yang kredibel dan amanah. Kan kalau tidak kredibel dan amanah tentu tidak dipilih lagi.

Pilkada langsung juga memungkinkan tokoh yang punya kompetensi dan intergitas untuk maju menjadi calon kepala daerah.

(trk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini