nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Undang DPRD Aceh Bahas Qanun Jinayat

Gunawan Wibisono, Jurnalis · Jum'at 07 November 2014 16:05 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 11 07 337 1062422 mendagri-undang-dprd-aceh-bahas-qanun-jinayat-YPXhaosLph.jpg Mendagri Undang DPRD Aceh Bahas Qanun Jinayat (Foto: Salman/Okezone)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mengudang DPRD Aceh untuk menyelesaikan pro dan kontra terkait pengesahan Qanun Jinayat alias aturan pemberikan hukuman cambuk bagi pelanggar kasus kriminal.
 
Menurut Tjahjo, langkah tersebut perlu diambil alih agar polemik di negeri Serambi Mekah itu tidak ada lagi kontrovesi mengenai hukuman cambuk.
 
"Mudah-mudahan minggu depan ada rapat kembali mengundang pihak Aceh untuk menyamakan persepsi," ujar Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
 
 
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengaku akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) menganai pro dan kontra Qanun Jinayat ini.
 
"Salah satu agenda rapat hari ini (dengan Pak JK) itu (bahas Qanun Jinayat)," imbuhnya.
 
Sekadar informasi, Sabtu 27 November lalu, DPRD Aceh mengesahkan 7 Qanun atau peraturan daerah. Salah satunya adalah pengesahan Qanun Jinayat, aturan yang memberikan hukuman cambuk bagi pelanggar kasus kriminal seperi pelecehan seksual, pemerkosaan, judi, dan lain-lain.
 
Qanun itu pun menuai pro dan kontra. Karena aturan tersebut tak hanya mengatur bagi umat Islam tapi juga penganut agama lain hal tersebut diatur dalam Pasal 5 poin b dan c. Hukuman cambuk yang bakal dikenakan bagi pelanggar bervariasi, mulai dari 10 kali hingga 150 kali cambukan.

(ded)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini