nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto

Susi Fatimah, Jurnalis · Rabu 03 Desember 2014 15:37 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 12 03 17 1074104 wiranto-nrnLG7fjdE.jpg Wiranto (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dr. H. Wiranto, SH adalah seorang purnawirawan jenderal TNI yang kini dikenal sebagai politikus di Indonesia. Ia dilahirkan di Yogyakarta, 4 April 1947. Menikah dengan Hj Uga Usman SH, MSi dan dikaruniai dua orang putri serta seorang putra.

Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Karatedo Indonesia (FORKI) dan Ketua Umum Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI). Dari GABSI, beliau memperoleh peringkat juara dunia pada tahun 2000.

Setelah tamat SMA ia mendaftar di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, Wiranto mengawali karier militer sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dari Korps Kecabangan Infantri pada tahun 1968. Wiranto yang kala itu menyandang pangkat letnan dua mengikuti berbagai jenis pendidikan latihan pengembangan umum maupun spesialisasi, antara lain: Sussarcab Infantri (1969), Suslapa Infantri (1976), dan Sekolah Staff dan Komando (Sesko) TNI AD (1984), serta Lemhanas (1995).

Dalam pendidikan pengembangan spesialisasi, beliau mengikuti Sussar Para (1968), Susjur Dasar Perwira Intelijen (1972), dan Suspa Binsatlat (1977). Beliau mencapai prestasi sangat memuaskan sebagai siswa terbaik.

ABRI memberikan kepercayaan kepada Wiranto untuk menjadi Ajudan Presiden RI selama empat tahun (1989-1993). Suatu masa jabatan ajudan presiden yang relatif lama. Karier Wiranto terus menanjak dengan jabatan yang dipangkunya sebagai Kasdam Jaya (1993), lalu dipromosikan menjadi Pangdam Jaya (1994). Karirnya melejit lebih tinggi setelah menjabat sebagai Pangkostrad pada tahun 1996.

Pengalaman sebagai Pangkostrad selama 15 bulan membuatnya dipercaya menjadi Direktur Latihan pada ‘Latihan Gabungan ABRI 1996’. Dinilai baik, Wiranto kemudian diangkat menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Darat (Kasad) pada 1997.

Pada Februari 1998, Presiden RI melantik Wiranto menjadi Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) RI. Kemudian pada Maret 1998, beliau diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam/Pangab). Dengan adanya pemisahan Polri (Kepolisian Negara RI) dari organisasi ABRI pada 1 April 1999 dan sebutan ABRI pun berubah menjadi TNI, sejak itu jabatannya menjadi Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Tentara Nasional Indonesia (Menhankam/Panglima TNI).

Setelah SU MPR 1999, Wiranto ditunjuk oleh Presiden RI sebagai Menko Polkam. Beliau mengemban jabatan ini hingga Mei 2000, saat beliau menyatakan mundur dari jabatannya.

Kontroversi

Wiranto pernah diduga terlibat pelanggaran HAM sebagai penjahat perang di Timor Timur tahun 1999. Wiranto didakwa bersama lima perwira militer yang diduga terlibat, akibatnya ia didakwa oleh PBB pada 1999 karena menewaskan sedikitnya 1.500 warga Timor Timur saat itu.

Namun, peradilan HAM di dalam negeri menolak untuk menyelidiki para terdakwa dalam kejadian tersebut, akibatnya penolakan tersebut membuat marah Departemen Luar Negeri AS yang membuat para terdakwa termasuk Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat.

Jaksa PBB menyarankan kepada Timor Leste untuk mengeluarkan surat penangkapan internasional bagi bekas Panglima TNI tersebut. Seorang jaksa PBB, Nicholas Koumjian mengatakan Wiranto semestinya bertanggung jawab atas insiden tersebut dan mengatakan bahwa Wiranto gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kekuatan militer dan polisi Timor Timur untuk mencegah terjadinya kejahatan melawan kemanusiaan dan gagal menghukum pelaku kejahatan itu.

Pada 2006, Wiranto mendeklarasikan sebuah parpol yang diberi nama Hanura (Hati Nurani Rakyat) dan menjadi ketua umum partai tersebut. Deklarasi partai dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar Oetojo Oesman menghadiri peresmian partainya.

Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah H. Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan Tuty Alawiyah AS, Yus Usman Sumanegara, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wapangab Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul Razi, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Marsda TNI (Purn) Budhi Santoso, Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel Koto, dan mantan Menkeu Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber, pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa.

Pada 17 Januari 2007, ia bertemu dengan Ketua DPR RI Agung Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan (Jakarta). Pertemuan itu menjadi langkah awal dalam menyosong Pemilu Presiden 2009. Ia menyatakan kesiapannya berhadapan kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mencalonkan kembali.

Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura.

Pasangan ini juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN.

Pada Tahun 2014, Wiranto sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan konglomerat media, Hary Tanoesoedibjo. Namun rencana tersebut akhirnya urung dilakukan mengingat minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam pemilihan legislatif 2014.

(uky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini