nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penyerahan SK CPNS Diwarnai Isu Tak Sedap

Syaiful Islam, Jurnalis · Senin 08 Desember 2014 19:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2014 12 08 65 1076344 penyerahan-sk-cpns-diwarnai-isu-tak-sedap-n9ABLvwrzN.jpg Penyerahan SK CPNS Diwarnai Isu Tak Sedap

BANGKALAN- Penyerahan SK CPNS terhadap 606 tenaga harian lepas (THL) yang lolos tes di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, disusupi isu tak sedap. Sebab, tersiar kabar ada pungutan liar (pungli) dalam penyerahan SK CPNS.

Modusnya oknum pejabat memintai sejumlah uang pada THL yang lolos tes, jika tidak bersedia membayar maka SK CPNS bakal ditahan atau tidak diberikan. Namun, bila bersedia membayar, maka SK CPNS bakal diberikan.

Besaran uang yang dimintai bervariatif tergantung pendidikan terakhir. Jika lulusan SMP dipatok Rp40 juta sampai Rp50 juta, SMA dipatok Rp90 juta sampai Rp100 juta. Terakhir, untuk sarjana dimintai Rp150 juta.

Hal tersebut disampaikan massa dari Poros Pemuda Bangkalan (PPB) saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Senin (8/12/2014).

"Kami mendesak BKD supaya menyerahkan SK CPNS terhadap THL yang lolos tes tanpa syarat apapun. Sebab, kami mendengar kabar untuk bisa mendapat SK CPNS harus membayar hingga puluhan juta rupiah, tergantung dari pendidikan terakhir," terang Ketua PPB, Mahmudi Ibnu Khotib.

Menurut Mahmudi, sesuai UU nomor 9 tahun 2003 tentang formasi PNS dan PP nomor 68 tahun 2005, serta UU nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, menjadi dasar penyerahan SK CPNS untuk 606 THL tanpa syarat.

"BKD harus bertanggungjawab tentang SK CPNS dan menyerahkan kepada yang berhak tanpa syarat apapun. Lalu seluruh SKPD dan oknum-oknum untuk menghentikan jual beli CPNS," paparnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bangkalan, Roosli Soeliharjono, menyatakan, pihaknya sudah menyerahkan SK CPNS sebanyak 606 kepada SKPD yang bersangkutan. Dalam penyerahan SK CPNS tersebut dipastikan tidak ada pungli.

"SK CPNS itu sudah tidak ada di sini, karena telah diserahkan pada SKPD yang bersangkutan. Lalu saya tegaskan tidak ada pungli dalam hal ini," tandas Nono, sapaan akrab kepala BKD.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini