nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

11 Oknum CPNS Berijazah Palsu

Andi Ilham, Jurnalis · Kamis 18 Desember 2014 19:21 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2014 12 18 65 1081191 11-oknum-cpns-berijazah-palsu-92ROdQN6FR.jpg UNM menemukan 11 ijazah palsu dalam seleksi CPNS di wilayah Makassar. (Foto: dok. Okezone)

MAKASSAR - Universitas Negeri Makassar (UNM) menemukan 11 ijazah palsu dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014. Saat melakukan verifikasi ijazah, Tim UNM mendapati kesebelas pemilik ijazah tersebut tidak teregistrasi secara administrasi di perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah.

Sejatinya, berkas ke-11 oknum CPNS itu akan diajukan panitia seleksi di kabupaten ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar untuk proses pembuatan nomor induk karyawan (NIK). UNM pun menyerahkan temuan mereka ke BKN Regional IV Makassar untuk ditindaklanjuti.

Pembantu Rektor I UNM, Profesor H Sofyan Salam, menjelaskan, dua tahun terakhir UNM dipercaya menjadi verifikator berkas ijazah CPNS. Selaku pihak yang dirugikan, dia berencana memproses kasus ini secara pidana. Bahkan, Sofyan akan menyurati Polda Sulsel untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Jika temuan ini telah dipublikasi, maka polisi bisa saja bergerak tanpa ada surat. Bisa jadi dulu banyak pegawai yang lulus dengan ijazah palsu. Bayangkan, kalau oknum CPNS ini mengajar di sekolah, apa yang terjadi?" kata Sofyan yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/12/2014).

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala BKN Regional IV Makassar, Usman Gumanti, mengaku belum mengetahui keberadaan ijazah palsu pada seleksi CPNS tersebut. Usman menyebutkan, jika memang ada pemalsuan maka BKN tidak memiliki kapasitas untuk melaporkannya sebagai tindak pidana

"Kalau masalah lapor ke polisi, saya rasa pihak universitas yang dirugikan yang harus melapor," ujar Usman.

Usman menegaskan, BKN akan menggugurkan peserta yang mendaftar menggunakan ijazah palsu. Artinya, ke-11 nama yang dikantongi UNM tersebut tidak akan diterima sebagai CPNS.

"Ya itu otomatis. Pasti kami gugurkan karena tidak memenuhi persyaratan," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Endi Sutendi, menyampaikan bahwa penemuan ini tentu merugikan banyak pihak dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu jika terbukti ada unsur pidana dalam pelanggaran ini, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum.

"Kepada pihak yang merasa dirugikan kami imbau untuk melaporkan ke petugas kepolisian terdekat agar dapat ditindaklanjuti proses hukum selanjutnya," imbuh Endi.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini