Pemerintah Janji Data Warisan Dunia di Aceh yang Mangkrak

Salman Mardira, Okezone · Jum'at 26 Desember 2014 17:14 WIB
https: img.okezone.com content 2014 12 26 340 1084245 pemerintah-janji-data-warisan-dunia-di-aceh-yang-mangkrak-lFcTfxLvC7.jpg Bangunan tahan gempa bantuan pemerintah Jepang (foto: Salman M/Okezone)

BANDA ACEH - Sikap cuek pemerintah membiarkan infrastruktur warisan para donor dari berbagai negara untuk Aceh pasca tsunami, membuat masyarakat kesal. “Kita seperti bangsa yang tidak tahu berterima kasih,” ujar seorang warga Banda Aceh, Reza Pahlevi.

Infrastruktur seperti gedung dan terminal dibangun dari hasil bantuan-bantuan masyarakat dunia. Niat baik pendonor membangun gedung-gedung tersebut, kata Reza, seharusnya dihargai dengan tak mengabaikannya seperti sekarang.

Menurutnya, gedung mangkrak bisa digunakan untuk aktivitas sosial masyarakat. Misalnya bangunan tahan gempa (escape building) bisa digunakan untuk kemaslahatan warga seperti menggelar pesta pernikahan, kenduri, atau kegiatan lain bermanfaat, termasuk menjadikannya sebagai lokasi wisata.

Begitu juga dengan gedung IT Learning Center, daripada dibiarkan tanpa ada fungsi sebagai pusat IT, gedung itu seharusnya digratiskan penggunaannya kepada komunitas-komunitas anak muda di Aceh.

“Sekarang anak-anak muda mau bikin kegiatan tidak ada uang sewa gedung, padahal banyak gedung bantuan orang justru terbengkalai. Aneh, pemerintah mau mendorong pemuda cerdas, tapi tidak difasilitasi,” ujar Reza.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengakui, banyak aset bantuan tsunami seperti gedung dan terminal terbengkalai. Pihaknya berjanji akan mendata-data aset-aset tersebut untuk ditindaklanjuti. “Kita akan buat catatan-catatan,” katanya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Menurutnya pembiaran infrastruktur tersebut bukanlah kesengajaan. Pihak donor diminta memakluminya karena Aceh waktu itu menghadapi banyak persoalan dan dia berjanji akan meminta maaf kepada donor, “walaupun dengan sedikit malu-malu kita sampaikan.”

Kepala Bapeda Aceh, Iskandar, menambahkan, infrastruktur yang selama ini terbengkalai tak semuanya tanggung jawab pemerintah provinsi. Sebagiannya sudah dihibahkan donor kepada pemerintah kabupaten/kota. ”Ke depan kami akan hidupkan lagi,” janjinya.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini