Hakim Sarpin Rizaldi

Giovanni, Jurnalis · Selasa 17 Februari 2015 15:18 WIB
https: img.okeinfo.net content 2015 02 17 17 1106989 hakim-sarpin-rizaldi-dan-vonis-kontroversial-hN82xGDV0f.jpg Hakim Sarpin Rizaldi identik dengan vonis hukum kontroversial. (Foto: dok. Okezone)

JAKARTA - Sarpin Rizaldi saat ini menjabat sebagai Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Nama Sarpin mencuat ketika dia didapuk menjadi pimpinan sidang gugatan praperadilan tersangka dugaan kasus korupsi Komjen Budi Gunawan.

Keputusan Sarpin mengabulkan putusan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan dianggap kontroversial. Dia pun mendapat banyak kritikan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) antikorupsi.

Ketika nama Sarpin muncul sebagai pimpinan sidang praperadilan Budi Gunawan versus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rekam jejak alumnus angkatan 1982 Fakultas Hukum Universitas Andalas ini memang disangsikan. Track record Sarpin dikenal tidak terlalu baik. Dia sering kali memberikan putusan-putusan yang dianggap cukup kontroversial.

Sebelum menjabat sebagai Hakim Madya Utama di PN Jakata Selatan, Sarpin pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Binjai, Sumatera Utara. Selain itu dia juga tercatat pernah bertugas di PN Jakarta Timur.

Di PN Jakarta Timur inilah nama Sarpin mulai terangkat ketika dia menangani kasus pembunuhan Alda Risma yang menjadi headline berbagai media nasional. Sarpin memvonis terdakwa, Ferry Surya Prakarsa, dengan hukuman 15 tahun penjara. Vonis ini lebih lama satu tahun dari tuntutan jaksa.

Salah satu putusan kontrversial Sarpin adalah vonis lima tahun penjara kepada Raja Donald Sitorus, terdakwa pengedaran narkoba dengan bukti 180 gram sabu. Vonis tersebut dianggap kontroversial karena Sarpin memangkas setengah dari tuntutan jaksa yakni sepuluh tahun.

Tak hanya itu, Sarpin juga pernah membebaskan terdakwa dugaan korupsi senilai Rp17,9 miliar yang dilakukan Camat Ciracas M Iwan. Saat pengadilan, sebenarnya jaksa telah memberikan tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Iwan.

Putusan terbaru Sarpin yang membebaskan Komjen Polisi Budi Gunawan juga erat dengan nuansa kontroversial. Betapa tidak, Sarpin memutuskan bahwa penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK sebelumnya dianggap tidak sah.

Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan pada saat terjadinya dugaan kasus korupsi, Budi Gunawan hanya menjabat sebagai Kepala Biro dengan status kepegawaian Eselon II. Putusannya ini tentu disayangkan oleh berbagai LSM dan Ormas antikorupsi, sekaligus juga turut memancing kritikan pedas dari mereka. Namun, di sisi lain Sarpin juga sudah berhasil membuat para pendukung Budi Gunawan berpesta merayakan kemenangan pimpinannya.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini