Image

Kisruh Golkar, Polri Cari Dokumen Pembanding

Syamsul Anwar Khoemaeni, Jurnalis · Jum'at, 20 Maret 2015 - 19:58 WIB

JAKARTA – Pasca laporan adanya dugaan pemalsuan surat mandat oleh Partai Golkar kubu Munas Ancol, polisi langsung melakukan pemeriksaan para saksi. Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengaku telah memanggil para saksi dari kedua belah pihak.

"Beberapa saksi kedua belah pihak kita panggil. Kita lagi cari alat bukti pemalsuan, kita periksa lab bahwa pemalsuan itu ada," jelas Budi tanpa menyebut saksi yang telah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (20/3/2015).

Selain itu, ia mengaku berhati-hati dalam menyelidiki kasus sengketa partai berlambang beringin itu. Untuk itu, saat ini ia masih mencari dokumen pembanding guna pemeriksaan lanjutan. "Tangani kasus apapun perlu hati-hati, tidak sembarang tersangkakan, dokumen pembanding sedang kita cari, kita periksa tanda tangan, kehadiran seseorang, dan lain-lain," imbuhnya.

Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri terus menyelidiki dugaan adanya pemalsuan dokumen dalam penyelenggaraan Munas Golkar di Ancol. Pasalnya, dalam munas tersebut banyak terdapat kader 'jadi-jadian' yang ikut berperan dan menandatangani peresmian Munas kubu Agung Laksono di Ancol. Terkait hal itu, kubu Ical telah melaporkan tindakan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu, 11 Maret 2015.

Sementara itu Sekretaris Fraksi Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, menyatakan ada 133 surat mandat yang bermasalah. Perbandingan surat mandat yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Munas Bali dan Munas Ancol pun sangat jelas menggambarkan siapa legitimate dan siapa yang minus legitimasi.

Menurutnya, pelaksanaan Munas Bali diperkuat oleh surat mandat 34 unsur DPD Propinsi dan 512 surat mandat dari unsur DPD Kabupaten/Kota. Sedangkan, Munas Ancol hanya didukung 16 surat mandat dari unsur DPD Propinsi dan 260 surat mandat dari unsur Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, munas yang diselenggarakan Agung Laksono Cs tidak legitimate. Munas Bali legitimate karena dukungan 100 persen dari seluruh unsur kepengurusan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, sedangkan Munas Ancol hanya 50,55 persen.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming