nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Besok, Jokowi Disambut Gelombang Aksi Mahasiswa di Malang

Hari Istiawan, Jurnalis · Rabu 20 Mei 2015 14:18 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2015 05 20 519 1152520 besok-jokowi-disambut-gelombang-aksi-mahasiswa-di-malang-EKdytIDFH0.jpg Foto: Okezone

MALANG – Rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Malang, Jawa Timur, besok akan disambut unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa dan komunitas masyarakat sipil di kota apel tersebut.

Massa dari berbagai elemen ini datang dengan bergelombang dan berpusat di kawasan bundaran Tugu atau di depan Gedung DPRD Kota Malang. Aksi ini juga bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Salah satunya adalah Koalisi Masyarakat Malang Anti Korupsi (Kommak), yang terdiri dari Walhi, MCW, FMPP, akademisi, buruh, PMII, HMI, dan mahasiswa ini menyoroti kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Massa menyoroti ketidakseriusan penegakan hukum, pelemahan pemberantasan korupsi, serta mandulnya kinerja para menteri. Menurut mereka ada berbagai persoalan yang patut disikapi serius oleh pemerintah.

Di antaranya adalah penangkapan paksa terhadap empat orang komisioner KPK, pengangkatan Budi Gunawan sebagai Wakapolri serta praperadilan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah juga tidak serius dalam memberantas mafia migas yang masih merajalela di 13 provinsi," kata Zainudin, dari MCW dalam orasinya, Rabu (20/5/2015).

Purnawan D Negara yang mewakili Walhi Jawa Timur, juga menyoroti kerusakan lingkungan di Indonesia dan kasus-kasus lingkungan seperti konflik warga di Rembang karena pembangunan pabrik semen, reklamasi Teluk Benoa, serta konflik pengusaha dan warga di Kota Batu Jawa Timur yang mempertahankan sumber mata air Gemulo.

Karenanya, mereka menuntut Presiden Joko Widodo segera membentuk tim pansel KPK yang berintegritas dan lebih tegas dalam menghentikan kriminalisasi yang dilakukan Polri terhadap komisioner KPK.

“Kami minta ketegasan pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan lingkungan,” tandas Purnawan.

(MSR)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini