nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Din Syamsudin: Pemerintah Harus Tegas Soal Bisnis Air

Awaludin, Jurnalis · Senin 25 Mei 2015 03:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2015 05 25 338 1154566 din-syamsudin-pemerintah-harus-tegas-soal-bisnis-air-nP7JZER9yu.jpg Din Syamsudin

JAKARTA - Pemerintah tidak akan melibatkan peran swasta asing dalam pengusahaan air di Indonesia. Hal itu berdasarkan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Pengusahaan Air yang dibuat sebagai konsekuensi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini tertulis dalam penjelasan Pasal 13 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'badan usaha swasta', adalah badan usaha yang menggunakan modal dalam negeri.

Direktur Amrta Institute, Nila Ardhianie mengatakan, saat ini operasi swasta, termasuk swasta asing di sektor air Indonesia memang cukup signifikan. "Mayoritas pemain besar industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah pemain asing. Mereka menguasai lebih dari 60 persen pangsa pasar AMDK," ujar Nila, Senin (25/5/2015).

Selain itu, lanjut dia, pihak swasta juga beroperasi di layanan air perpipaan atau air ledeng. "Privatisasi air Jakarta dari aspek jumlah penduduk yang dilayani, termasuk privatisasi air terbesar di dunia. Saat ini ada lebih dari 40 kontrak kerjasama layanan air perpipaan dengan swasta," sambungnya.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dalam mengatur bisnis agar sejalan dengan konstitusi. "Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.

Di lain tempat, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin mengaku pihaknya akan terus memantau dan mengawal RPP SDA yang dilakukan oleh pemerintah. "Perjuangan yang sudah kami lakukan sejak dulu ini, belum berakhir dan hingga kini kami masih terus berjuang khususnya untuk soal air," ujar Din disambungan telepon.

Selain itu, pihaknya menolak keras jika mengelola air di Indonesia ini melibatkan pihak asing. "Kami sangat senang bahwa RPP SDA nantinya juga menyiratkan peran swasta asing yang akan ditiadakan," tutupnya.

Sebelumnya di dalam diskusi soal Air, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa pihaknya akan keluarkan PP pengusahaan SDA. PP ini akan merefleksikan enam butir prinsip putusan MK.

"Ini momentum untuk kembali kepada konsep, bahwa sumber daya air harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun ada juga yang akan ditangani oleh swasta dengan syarat yang ketat dengan swasta yang didominasi oleh penanaman modal dalam negeri dan bukan asing," tegas Basuki.

Basuki pun mencontohkan bahwa PDAM Banjarmasin mampu berhasil dan sukses memberikan akses air bagi masyarakatnya tanpa melibatkan swasta asing.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini