Share

Berkas Tersangka Korupsi Pabrik Sawit Diserahkan ke Kejati Aceh

Salman Mardira, Okezone · Jum'at 05 Juni 2015 18:33 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 05 340 1160868 berkas-tersangka-korupsi-pabrik-sawit-diserahkan-ke-kejati-aceh-Uc59MMgR6R.jpg Foto: Ilustrasi (Okezone)

BANDA ACEH - Polda Aceh menyerahkan berkas tiga tersangka kasus korupsi pengadaan tanah pabrik kelapa sawit (PKS) di Aceh Barat Daya ke Kejaksaan Tinggi Aceh. Ketiga tersangka itu merupakan pejabat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

"Berkasnya sudah rampung. Hari ini juga kami serahkan ke jaksa. Ini pelimpahan tahap dua, berkas sekalian tersangkanya," kata Kanit II Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kompol Imam Asfali, Jumat (5/6/2015).

Ketiga tersangka adalah mantan Sekda Aceh Barat Daya Yufrizal, Kepala Dinas Catatan Sipil Aceh Barat Daya M Nasir, dan Kabag Persidangan DPRK Aceh Barat Daya Said Jailani.

"Mereka sudah dua pekan ditahan di Mapolda Aceh. Selanjutnya ditahan apa tidaknya itu bergantung kejaksaan," ujar Imam.

Sebelumnya, penyidik menahan mantan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, terkait kasus tersebut. Sebab, sebagai orang nomor satu kala itu, Akmal diduga paling bertanggung jawab terhadap kasus ini.

Akmal bersama ketiga tersangka diduga terlibat kasus pengadaan lahan seluas 26 hektare untuk pembangunan PKS di Lhok Gayo, Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot. Tanah itu dihargai Rp3.000 per meter atau totalnya mencapai Rp793 juta.

Pembebasan tanah itu bersumber dari dana APBK Aceh Barat Daya 2011. Belakangan, tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah negara yang tak perlu diganti rugi. Akibat kasus ini, polisi menyatakan negara dirugikan Rp764 juta.

Menurut Imam, tersangka Yufrizal yang saat itu menjabat Sekda Aceh Barat Daya sekaligus ketua pengadaan tanah diduga berperan sebagai pencair anggaran. Berikutnya M Nasir sebagai wakil ketua pengadaan tanah dan pelaksana teknis. Sementara Said Jailani selaku PPATK.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 55 KUHPidana. (ira)

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini