BKKBN Kekurangan 65.000 Penyuluh KB

Senin 29 Juni 2015 09:58 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 29 525 1172957 bkkbn-kekurangan-65-000-penyuluh-kb-PKG3bzAEFO.jpg BKKBN terkendala masih minimnya petugas lapangan (Ilustrasi: Dok. Okezone)

BANDUNG - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty mengatakan, pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia saat ini masih terkendala lantaran kekurangan penyuluh di lapangan. Dari kebutuhan 80.000 orang, saat ini petugas lapangan hanya sekira 15.000 orang.

“Saat ini petugas lapangan bisa melayani 4-5 desa, padahal idealnya satu petugas untuk satu desa. Ini menjadi kendala yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan program KB,” kata Surya saat rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi, akhir pekan lalu.

Untuk merekrut penyuluh KB, Surya mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Rencananya, pada Oktober 2016 nanti, penyuluh KB yang saat ini di bawah pemerintah daerah akan berubah status menjadi pegawai pemerintah pusat.

Meski demikian, perubahan status pegawai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tersebut bukan melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Namun, melalui perjanjian kerja paruh waktu atau tenaga kontrak.

“Pengelolaannya nanti diserahkan ke pusat, tetapi pendayagunaannya tetap di daerah. Namun, soal hak-hak dan tunjangan untuk penyuluh, kami belum tahu aturannya seperti apa,” ujar Surya.

Keberadaan penyuluh KB, lanjut Surya, sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti program KB. Dengan keberadaan mereka, diharapkan partisipasi KB terus meningkat sehingga laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan.

Menurut Surya, saat ini angka pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni 1,49 persen per tahun dari angka ideal di bawah 1 persen. Sementara tingkat fertilitas total (TFR) juga masih tinggi, yakni 2,6 dari angka ideal 2,1.

“Paling tinggi memang di Jawa Barat. Saat ini tingkat fertilitas total masih 2,5. Sementara kota yang padat penduduknya yaitu Bekasi, kebanyakan terjadi karena migrasi,” tuturnya.

Di Kabupaten Bandung Barat, minimnya penyuluh KB di lapangan juga berdampak terhadap tingginya pertumbuhan penduduk. Saat ini, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3 persen per tahun, jauh di bawah angka ideal.

Wakil Bupati Bandung Barat Yayat Soemitra mengungkapkan, tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut juga terjadi karena migrasi penduduk. Menurut dia, sekira 40 persen penduduk di wilayahnya berasal dari luar daerah.

“Tingkat migrasi memang cukup besar, sehingga juga berdampak pada tingginya pertumbuhan penduduk,” ujarnya.

(mbs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini