Share

Koalisi Majapahit Gugat KPU ke PTUN

Fransiskus Dasa Saputra, Okezone · Selasa 11 Agustus 2015 13:02 WIB
https: img.okezone.com content 2015 08 11 519 1194126 koalisi-majapahit-gugat-kpu-ke-ptun-5V3A1Bwphq.jpg Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA – Koalisi Majapahit menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penambahan masa pendaftaran Pilkada serentak 2015 di Kota Surabaya.

Menurut Ketua DPC PPP Kota Surabaya, Muhammad Aris, SH, langkah yang dilakukan KPU ini justru telah mencederai demokrasi yang sesungguhnya. Aris mengatakan, seharusnya KPU bisa melihat fakta yang ada di lapangan bahwa Kota Surabaya tidak perlu mengikuti Pilkada serentak yang dilakukan pada 9 Desember mendatang, karena Koalisi Majapahit melihat bahwa proses rekrutmen memang masih belum selesai karena melakukan penjaringan nama bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.

“Ya demokrasi itu harus melihat juga fakta di lapangan. Biarkan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang sudah ada, tidak perlu dipaksakan,” katanya saat dihubungi Okezone, Selasa (11/8/2015).

Aris menambahkan, Koalisi Majapahit yang terdiri dari Demokrat, Gerindra, PAN, PKB, PKS PPP, dan Golkar ini tetap pada pendiriannya agar KPU melaksanakan Pilkada Kota Surabaya pada 2017.

“Kami berharap PTUN segera menyidangkan gugatan yang kami ajukan dan mengabulkannya, sehingga pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya akan dilaksanakan pada 2017,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU memperpanjang masa pendaftaran Pilkada serentak 2015 di tujuh daerah. Koalisi Majapahit menganggap Surat Edaran KPU Nomor 449/KPU/VIII/2015 tertanggal 6 Agustus tidak dilandasi payung hukum yang jelas. (fds)

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini