nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Permohonan Maaf Jokowi ke PKI Masih Terus Digodok

Gunawan Wibisono, Jurnalis · Selasa 18 Agustus 2015 17:53 WIB
https: img.okeinfo.net content 2015 08 18 337 1198281 permohonan-maaf-jokowi-ke-pki-masih-terus-digodok-nQjiOXncd2.jpg Presiden Jokowi (Foto: Antara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat zaman orde baru.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, saat ini pemerintah masih terus membahas mekanisme tersebut. Pasalnya pemerintah perlu berkonsultasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan yang lainnya.

"Sedang dibahas di Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Menko Polhukam (Menteri Politik Hukum dan Kemanan), TNI, dan Polri, jadi masih dalam tahap pembahasan seperti apa modelnya," ujar Yasonna dalam acara Hari Konstitusi di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengaku belum tahu kapan putusan tersebut akan keluar. Pasalnya hal itu masih dalam pembahasan.

"Belum tahu sekarang lagi yang intens di bawah pimpinan Jaksa Agung dan Komnas HAM," katanya.

Menurutnya pertimbangan tersebut lama lantaran, pemerintah juga masih membahas kasus lain, mulai dari peristiwa berdarah di masa kepemimpinan Soeharto, peristiwa Talangsari 1989, tragedi Semanggi tahun 1998, serta kasus lainnya.

"Dan banyak kasus-kasus yang harus dipelajari secara cermat penyelesaian seperti apa," ungkapnya.

Oleh karenanya, Yasonna beranggapan bahwa pelanggaran HAM tersebut tidak perlu dilakukan secara hukum, karena ditakutkan akan memakan waktu yang lama.

"Sekarang opsinya kita masih berfpkir tentang non yudisial," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus lalu menegaskan rencananya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kasus PKI melalui proses rekonsiliasi.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini