nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketum PBNU Ingatkan Jokowi Tidak Minta Maaf ke PKI

Solichan Arif, Jurnalis · Selasa 01 September 2015 18:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2015 09 01 337 1206449 ketum-pbnu-minta-jokowi-tidak-minta-maaf-ke-pki-I0er42uioB.jpg

BLITAR- Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj berharap Presiden Joko Widodo tidak meminta maaf kepada para aktivis dan keluarga eks Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pernyataan Kiai Said itu menjawab adanya kabar Presiden Jokowi berencana meminta maaf kepada aktifis dan eks PKI yang menjadi korban peristiwa 30 September 1965.

Kiai Said menegaskan maaf itu tidak perlu dilakukan. "Tidak perlu meminta maaf. Tidak usah," tegasnya kepada wartawan usai acara halal bihalal dan silaturahmi yang digelar PCNU Kabupaten Blitar di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Selasa (1/9/2015).

Tidak diketahui pasti apakah terkait dengan kabar rencana permintaan maaf Jokowi atau tidak, disejumlah daerah beredar gambar dan logo palu arit (PKI). Sebut saja di Kabupaten Jember, Pamekasan Madura dan Malang. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan aparat.

Berdasarkan catatan sejarah PKI merupakan salah satu partai terbesar yang dilarang. Paska peristiwa 30 September 1965 tidak sedikit pimpinan partai, aktifis dan simpatisan yang dibantai, dan ditangkap tanpa proses pengadilan.

Kiai Said menandaskan NU dan para kiai tidak sependapat dengan rencana permintaan maaf itu. "Saya tidak sependapat. Kiai dan NU tidak sependapat, "tandasnya.

Dalam kesempatan itu Kiai Said juga menyinggung soal perbedaan paham keyakinan di Indonesia. Menurutnya warga Indonesia bebas memilih agama sesuai keyakinan masing masing. Kewajiban NU adalah berdakwah dengan cara cara yang santun, penuh simpatik dan bijaksana. "Masih banyak yang perlu diajak ke jalan yang benar. Namun tetap dengan cara yang santun tanpa kekerasan. Memang itu yang menjadi tantangan kita, "pungkasnya.

Sekretaris Pimpinan Wilayah Ansor Jawa Timur Ahmad Tamim mengakui saat ini memang ada gerakan neokomunisme, terutama di wilayah Mataraman. Yakni gerakan yang mencoba mengungkit kembali sejarah kelam 30 September 1965.

Ansor kata Tamim tidak akan mentoleransi siapapun pihak, termasuk Banser sendiri yang mencoba mengungkit kembali peristiwa 1965. Sebab masalah itu menurut dia sudah selesai. "Tugas kita turun ke bawah (turba) adalah menetralisir semuanya. Kita juga sudah membuat MoU dengan Pangdam V Brawijaya, termasuk dengan keluarga eks PKI. Bahwa masalah 1965 sudah selesai, "ujarnya.

Seperti diketahui, setelah dari Kabupaten Blitar rombongan Ketua Umum PBNU yang terpilih kembali dalam Muktamar ke 33 di Jombang itu, langsung meluncur ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini