nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Buang Limbah Beracun, Makin Group Dituntut Bertanggung Jawab

Rabu 16 September 2015 17:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2015 09 16 340 1215432 buang-limbah-beracun-makin-group-dituntut-bertanggung-jawab-lhd9xGLLpk.jpg Ribuan ikan mati tak wajar di Sungai Pengabuan (Foto: TerasJambi.com)

KUALATUNGKAL — Persoalan limbah cair pabrik dari Makin Group yang dikeluhkan warga Pelabuhan Dagang, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Provinsi Jambi terus begulir. Bak bola panas, sorotan tajam dilontarkan Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza.

Faisal sangat menyayangkan hal ini terjadi. Pasalnya, pihak perusahaan itu tahu tentang aturan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), tapi seolah-olah tidak mengerti.

Jika benar dugaan limbah pencemar itu berasal dari Makin Group, direksi perusahaan tersebut harus bertanggungjawab dalam masalah limbah ini. Mereka dianggap lalai melakukan pengawasan dan pengelolan limbah hingga tercemar.

DPRD Tanjabbar telah menerima pengaduan masyarakat soal limbah yang diduga berasal dari Makin Group. Komisi II akan menindak tegas apabila terbukti pencemaran limbah tersebut.

Ketua DPD Lamaja Tanjabbar, M Helius MST, mengaku sudah melayangkan laporan resmi ke DPRD dan Bupati Tanjabbar serta instansi penegak hukum, lengkap dengan hasil investigasinya ke pabrik PT PSJ milik Makin Group, di Pelabuhan Dagang, Tungkal Ulu, Tanjabbar.

Helius mengungkapkan, pihaknya menduga kuat limbah perusahaan tersebut menimbulkan pencemaran yang berdampak pada kehidupan warga sekitar lokasi pabrik. Limbah cair pabrik itu mencemari Sungai Pengabuan.

Akibat pencemaran, kondisi air Sungai Pengabuan berubah warna. Warga sekitar tidak bisa lagi menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama warga yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

“Air Sungai Pengabuan juga tidak bisa digunakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci,” tandas Helius.

Helius menyatakan, limbah Makin Group sudah berulangkali mencemari lingkungan warga sekitar pabrik. Banyak ikan mati, bahkan lalat hijau sampai masuk ke rumah warga akibat limbahnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Makin Group dapat dikenakan sanksi perdata, administrasi bahkan pidana. “Kami minta DPRD bertindak tegas,” kata Helius.

(rtw)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini