Pemerintah Bantah Tertembaknya WNI Disandera di PNG

Jihad Dwidyasa , Okezone · Kamis 17 September 2015 15:29 WIB
https: img.okezone.com content 2015 09 17 18 1216043 pemerintah-bantah-tertembaknya-wni-disandera-di-png-A0nYFMLh2P.jpg Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir (Foto: Aji/Okezone)

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus mengikuti perkembangan terbaru dari kasus penyanderaan dua warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Papua Nugini (Papua New Guinea/PNG).

Kemlu RI sempat mendengar kabar terakhir dua WNI yang disandera tertembak dan dirawat di salah satu rumah sakit. Namun, kabar tersebut dibantah setelah melakukan pengecekan.

“Kabar terakhir yang sempat kami terima adalah dua WNI kita telah tertembak dan dirawat di salah satu rumah sakit. Namun setelah kita cek, itu tidak benar. Laporan itu kami terima dari Konsul RI di Vanimo yang terus berkoordinasi dengan tantara PNG,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, ketika menyampaikan press briefing di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

“Kemudian informasi yang kami terima bahwa adanya permintaan tukar tawanan. Itu sebenarnya tidak bisa dikonfirmasi, karena informasi itu masih simpang siur,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Tata tersebut menambahkan, semua informasi yang kami dapatkan bersumber dari Konsul RI di Vanimo yang terus berkoordinasi dengan tentara PNG yang terus berupaya mengejar dan meyakinkan kelompok bersenjata itu untuk membebaskan kedua WNI tanpa adanya kontak senjata yang berlebihan.

Sebagaimana diberitakan, dua WNI atas nama Sudirman (28) dan Badar (20) dilaporkan telah disandera oleh kelompok bersenjata di PNG pada Kamis 10 September 2015. Kedua WNI itu bekerja sebagai penebang di perusahaan penebang kayu di Skofro, Distrik Keerom, Papua Nugini.

Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, kelompok bersenjata itu bukan merupakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kelompok bersenjata yang menyandera dua WNI tersebut diketahui pernah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buronan.

(aji)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini