nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Alasan Tangerang Tampung Guru Honorer

ant, Jurnalis · Senin 21 September 2015 17:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2015 09 21 65 1218107 alasan-tangerang-tampung-guru-honorer-SgJ3FKaGUf.jpg Aksi unjuk rasa puluhan ribu guru honorer di DPR RI. (Foto: dok. Okezone)
TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, bersedia menampung para guru honorer dan membayar gaji tiap bulan. Mereka beralasan, telah memiliki payung hukum supaya dana yang dikeluarkan tidak bermasalah dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dana untuk memberi gaji guru honorer tersebut berasal dari APBD tiap tahun," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tangerang Kosrudin di Tangerang, Senin (21/9/2015).

Kosrudin mengatakan, dalam pertemuan dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar beberapa waktu lalu terungkap bahwa pemerintah tidak keberatan menampung para guru honorer. Sebaliknya, bupati justru mengapresiasi para guru honorer karena dapat mencerdaskan anak didik meski dengan gaji kecil.

Sebelumnya, PGRI Kabupaten Tangerang melakukan inventarisasi guru honorer yang mengajar pada sekolah tersebar di 29 kecamatan. Dari 12 ribu guru, baru 5.000 orang yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sisanya merupakan tenaga honorer.

Para guru honorer itu, ujar Kosrudin, menuntut kejelasan tentang statusnya dan berharap bisa diangkat menjadi PNS karena sudah beberapa tahun mengabdi di sekolah. Selain itu, ratusan guru lainnya yang sudah mengabdi di sekolah selama puluhan tahun belum juga diangkat menjadi PNS.

"Tetapi kami memahami karena proses pengangkatan menjadi PNS tentunya merupakan kebijakan dari pemerintah pusat," imbuh Kosrudin.

Dia menambahkan, meski pemerintah masih mempertimbangkan pengangkatan sebagian guru honorer, terutama K-2, untuk menjadi PNS, sebagian guru lainnya masih mengandalkan honor dari sekolah masing-masing.

"Mengutip keterangan bupati, pemerintah daerah maklum tentang keberadaan guru honorer karena honor yang diterima tiap bulan relatif kecil. Pemda dapat saja menerapkan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp2,710 juta, jika tidak ada payung hukum akan berdampak ke meja hijau," papar Kosrudin.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini