nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Qanun Jinayah Aceh Tak Berlaku bagi Non-Muslim

Salman Mardira, Jurnalis · Rabu 21 Oktober 2015 19:44 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2015 10 21 340 1235814 qanun-jinayah-aceh-tak-berlaku-bagi-non-muslim-mp4JRPC2KL.jpg Hukum Cambuk (Foto: Ilustrasi)

BANDA ACEH – Provinsi Aceh efektif memberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mulai 23 Oktober 2015. Hukum pidana Islam yang mengatur 100 kali cambuk bagi pezinah serta pelaku praktik gay dan lesbian ini dinyatakan tak berlaku bagi non-Muslim.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Profesor Syahrizal Abbas. “Tidak diberlakukan kepada non-Muslim qanun (jinayah) ini,” kata Guru Besar Hukum Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh tersebut, Rabu (21/10/2015).

Menurutnya, qanun yang dibuat untuk memperkuat penerapan syariat Islam di bumi Serambi Makkah dan hanya berlaku untuk kalangan warga beragama Islam. Namun bagi non-Muslim yang melakukan pelanggaran diberi pilihan untuk ditangani dengan qanun jinayah atau tidak.

“Kalau mereka menundukkan diri mau dihukum dengan hukum syariah ya silakan saja,” katanya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 poin (b) yang berbunyi qanun ini berlaku bagi setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah (pelanggaran) di Aceh bersama-sama dengan orang Islam, dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.

Syahrizal meminta masyarakat tak perlu takut dengan pemberlakuan Qanun Jinayah. Menurutnya, qanun ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari keburukan dan kejahatan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, zina, dan lainnya.

“Tidak ada qanun pun perbuatan-perbuatan itu tetap dilarangkan?” jelasnya.

Dirinya pun mempersilakan warga yang tidak puas dengan qanun jinayah untuk mengajukan uji materi (judicial review). “Silakan saja karena hak setiap warga negara untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap setiap produk hukum, bukan saja pada leval qanun tapi juga undang-undang.”

Selama belum ada keputusan uji materi dari mahkamah, kata Syahrizal, qanun ini tetap diberlakukan seperti biasa di Aceh sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Syahrizal menegaskan bahwa Qanun Jinayah tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Qanun ini, lanjut dia, justru dibentuk untuk melindungi HAM dari ancaman pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinahan, dan lainnya.

“Kalau dibilang hukumannya melanggar HAM, saya tanya sekarang hukum mana di dunia ini yang tidak melanggar HAM? Hukuman penjara itu kan bentuk pelanggaran HAM juga karena membatasi hak asasi dia untuk hidup bebas?” tuturnya.

HAM harus dilihat secara menyeluruh, jangan dipahami dari satu sisi saja. Syahrizal membuka ruang diskusi bagi pihak-pihak yang menuding qanun jinayah melanggar HAM. Bahkan, dia mempersilakan setiap pihak bertanya ke Dinas Syariat Islam sebagai corong informasi resmi pemerintah lokal terkait hukum syariah, jika ingin mengetahui lebih jauh tentang qanun jinayah.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini